JAKARTA (RP)- Partai Keadilan Sejahtera (PKS), prihatin atas korban meninggal dan banyaknya yang mengalami luka terkena tembakan di kerusuhan di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (24/12).
‘’PKS mengutuk segala bentuk tindakan kekerasan, termasuk pola penanganan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan,’’ tegas Ketua DPP PKS, Aboebakar Alhabsy, Senin (26/12).
Seperti diketahui, tiga pengunjuk rasa dari Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) yang tewas di Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (24/12).
Mereka adalah Arief Rahman (19), Syaiful (17), dan Ansyari (20) yang tewas akibat tembakan peluru yang diduga dari aparat keamanan. Informasi yang dihimpun, ketiga korban bersama para pengunjuk rasa lainnya, menutup jalur lalu lintas ke Pelabuhan Sape sejak 20 Desember 2011.
Mereka menuntut pencabutan SK Bupati Bima Nomor 188 Tahun 2010 tentang izin pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) dan pembebasan seseorang berinisial AS, tersangka pembakaran Kantor Camat Lumbu yang terjadi pada 10 Maret 2011 dan telah diserahkan ke kejaksaan.
PKS menghormati proses hukum yang sedang dilakukan oleh Polri dengan menetapkan 47 orang demonstran sebagai tersangka dalam kasus ini. ‘’Namun kami juga mengingatkan agar pihak kepolisian bertindak secara profesional,’’ tegasnya.
Anggota Komisi III DPR, itu mengingatkan semua ada proses hukum yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan. Dan, harus dilakukan dengan imparsial dan jangan sampai berat sebelah.
Oleh karenanya, lanjut Aboe, pengenaan pemidanaan tidak sepatutnya hanya dialamatkan kepada para demonstran.
Ia menambahkan, jangan sampai ada upaya perlindungan dengan hanya sekadar memberikan sanksi disiplin tanpa mengenal persoalan pidana. ‘’Tentunya kita semua harus menjunjung tinggi prinsip equality before the law,’’ katanya.
Di sisi lain, Aboe meminta institusi Polri sebagai sebuah lembaga harus segera berbenah.(boy/jpnn)
