JAKARTA (RP) - Kerajaan Arab Saudi akhirnya memastikan bahwa renovasi Masjidil Haram berjalan secara besar-besaran hingga 2016.
Sehingga pemangkasan kuota haji sebesar 20 persen juga diterapkan hingga 2016. Dampak untuk Indonesia, antrean jamaah haji kian mengular.
Program renovasi Masjidil Haram ini dipaparkan Wakil Menteri Haji Kerajaan Arab Saudi Hatim Bin Hasan Qadi usai menemui rombongan Menteri Agama Suryadharma Ali di Makkah.
Hatim mengatakan, konsekuensi pemotongan kuota ini tidak bisa dihindarkan hingga renovasi rampung. ‘’Tetapi setelah selesai, Masjidil Haram kembali normal dan lebih luas,’’ katanya dalam laporan tim Kemenag yang ikut rombongan, Rabu (26/6). Meskipun begitu belum ada gambaran kuota baru jamaah haji untuk 2017 nanti.
Selain memaparkan urusan program renovasi tadi, Hatim mengatakan usulan dispensasi pemangkasan kuota haji Indonesia dari 20 persen menjadi 10 persen resmi ditolak.
Sementara untuk kompensasi potensi kerugian pemerintah Indonesia sebesar Rp800 miliar akibat pemangkasan kuota itu, kerajaan Arab Saudi belum menentukan sikap. “Masih harus kita bicarakan di internal pemerintah (Arab Saudi, red) dulu,” kata dia.
Menag Suryadharma mengatakan pemerintah Indonesia tidak terlalu berharap tentang kuota tadi. “Sebab sikap Arab Saudi sudah tegas,” katanya.
Sebagai gantinya, dia mengatakan pemerintah mendesak pihak Saudi memberi kompensasi kerugian Indonesia. “Potential loss muncul mulai dari sewa pemondokan, tiket penerbangan, katering, dan sebagainya,” ujarnya.
Selanjutnya menteri yang akrab disapa SDA itu juga meminta penambahan kuota haji yang sangat besar untuk musim haji 2017 nanti.
Sementara ini pemerintah meminta kuota haji Indonesia periode 2017 nanti naik dari 221 ribu jamaah menjadi 370 ribu jamaah atau naik 160 persen.
Penambahan kuota ini dipakai untuk mengganti memberangkatkan calon jamaah haji yang terpangkas mulai periode 2013 sampai 2016.
Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Artha Hanif yang ikut ke Arab Saudi memberikan masukan kepada pemerintah. Dia mengatakan, dengan posisi pengurangan kuota hingga 2016 sebaiknya pemerintah untuk sementara menutup pendaftaran haji.
‘’Kalau tidak direm sementara, antrean tambah panjang dan merugikan jamaah haji,” katanya. Artha mengatakan Kemenag memiliki otoritas untuk menghentikan pendaftaran jamaah haji.
Seandainya keputusan ini dijalankan, dia menuturkan masyarakat tidak akan komplain karena memang kondisi Masjidilharam tidak memungkinkan saat ini.
Menanggapi permintaan pemerintah Indonesia, Menteri Penerangan Kerajaan Arab Saudi Abdul Aziz bin Muhiddin Khoja menegaskan janjinya untuk menambah kuota haji Indonesia. Penambahan itu baru akan terwujud pada 2017, setelah perluasan Masjidil Haram tuntas.
“Pemerintah Indonesia bisa melihat sendiri bagaimana perluasan Masjidil Haram berlangsung yang mengakibatkan jumlah jamaah Tawaf lebih sedikit,” kata Khoja.
Secara normal, ia jelaskan, jumlah jamaah yang Tawaf bisa mencapai 48 ribu per jam untuk di lantai satu Masjidil Haram. Namun, proyek yang memakan tempat di sisi utara, barat laut, dan timur laut, Kabah membuat lintasan Tawaf sempit.
Saat ini jamaah Tawaf per jam hanya 22 ribu orang. Bila proyek renovasi selesai pada 2017, Khoja berjanji jamaah yang Tawaf di lantai satu saja bisa 105 ribu orang.
“Saat itu (baru) kami penuhi (penambahan) kuota-kuota haji yang telah dipotong sebelumnya,” ujar Khoja.”
Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR (Bidang Keagamaan) Raihan Iskandar mengatakan, jamaah haji yang menjadi “korban” pemangkasan kuota haji tidak perlu gelisah.
Sebab, jika dipaksakan berangkat, justru bisa berdampak negatif. “Khususnya bagi calon jamaah yang menggunakan kursi roda atau tongkat alat bantu berjalan,” katanya.(wan/kim/jpnn)
