JAKARTA (RP) - Pemerintah memastikan akan mengumumkan langkah pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mencegah melonjaknya subsidi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan ia akan mengumumkan kebijakan yang akan ditempuh pemerintah pada Mei mendatang.
‘’Kebijakan dan rencana aksi yang akan dijalankan insya Allah pada bulan Mei sudah siap dan nantinya akan saya jelaskan kepada rakyat Indonesia,’’ kata Presiden saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2012 di Hotel Bidakara, Kamis (26/4).
SBY membeberkan tiga hal yang akan dilakukan pemerintah. Yakni, mengurangi penggunaan volume BBM secara signifikan, meningkatkan penerimaan dan pendapatan negara, serta melakukan penghematan dan efisiensi atas pengeluaran pemerintah, baik pusat maupun daerah.
‘’Ketiga hal inilah yang saya harus tekankan untuk mengamankan APBN dan fiskal kita,’’ ujarnya.
SBY mengakui, opsi yang tersedia tidak cukup banyak dalam mengatasi permasalahan tersebut. Meski begitu, dirinya yakin pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di angka 6,5 persen, serta APBN dan fiskal aman dan sehat.
Di depan peserta Musrembangnas yang antara lain diikuti menteri kabinet, kepala lembaga, dan seluruh kepala daeerah, SBY menuturkan latar belakang diambilnya kebijakan pengendalian BBM. Itu terkait dengan diketoknya APBN Perubahan 2012 dalam sidang paripurna DPR akhir Maret lalu.
Dalam rancangan APBN-P tersebut ada desain kenaikan harga BBM Rp1.500 per liter. Sehingga kemudian muncul dana-dana kompensasi yang disiapkan bagi mereka yang terkena imbas kenaikan harga tersebut. Namun setelah melalui proses politik, SBY menyebut ada yang tidak klop.
‘’RAPBN-P itu yang di dalamnya ada asumsi, penerimaan atau pendapatan, pembelanjaan, subsidi, defisit, itu disetujui. Ketok palu,’’ kata SBY sembari melakukan gerakan mengetuk podium. Namun di sisi lain, kenaikan harga BBM yang seharusnya menjadi satu paket dikenai aturan yang ketat, yakni jika kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata 15 persen dalam enam bulan berjalan atau sama dengan 120,75 dolar AS per barel.
‘’Apa yang terjadi antara satu dan dua ini ada yang tidak klop. Atau dalam bahasa yang lain hasil proses politik di DPR ini memberikan persoalan baru dalam APBN-P 2012 karena ada mismatch (tidak klop, red),’’ urainya.
Jika kondisi tersebut dibiarkan, lanjut SBY, subsidi BBM dan listrik akan melonjak. Defisit anggaran juga bisa melebihi 3 persen yang berarti bertentangan dengan undang-undang. Pemerintah, kata SBY, bisa saja menutup defisit melalui utang. Namun opsi tersebut tidak dilirik. ‘’Kita tidak ingin membebani pemerintahan mendatang, anak cucu kita, dan generasi muda,’’ ujarnya.
SBY lantas meminta jajaran pemerintahan termasuk kepala daerah untuk memahami permasalahan yang dihadapi paska diketoknya APBN Perubahan 2012. Dengan kondisi tidak ada kenaikan harga BBM, pengurangan volume penggunaan BBM bersubsidi dan gerakan penghematan akan segera dilakukan. Selain itu juga melanjutkan program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG).
‘’Tolong Anda sebarkan secara luas bahwa BBM bersubsidi sesungguhnya ditujukan untuk masyarakat yang tergolong tidak mampu,’’ kata SBY.(jpnn)
