JAKARTA (RP)- Mabes Polri turun langsung ke lokasi demonstrasi yang berujung rusuh Sabtu lalu. Tim yang dipimpin langsung Kabareskrim Komjen Sutarman itu mengusut lengkap.
Selain unsur Bareskrim, ada juga dari Inspektorat Pengawasan Umum, Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) dan unsur Profesi dan Pengamanan (Propam).
‘’Tim terpadu akan bekerja sama dengan Polda NTB untuk mengurai akar masalah sampai tindakan pembubaran terpaksa dilakukan,’’ ujar Kadivhumas Polri Irjen Saud Usman Nasution di Jakarta Ahad (25/12).
Hingga tadi malam pukul 22.15, para pejabat tinggi Mabes Polri masih rapat tertutup untuk evaluasi dan merumuskan langkah berikutnya. ‘’Kita juga menunggu laporan dari tim di lapangan,’’ katanya.
Saud memaparkan, sudah 47 yang dijadikan tersangka. Mereka sekarang diperiksa di Polres Bima. ‘’Mereka ini terdiri dari yang berdemo dan juga yang merusak kantor-kantor pemerintah,’’ kata mantan Kadensus 88 Polri ini.
Polisi menolak dianggap menyalahi prosedur dalam membubarkan demo di Sape. ‘’Kita memakai Protap Kapolri, peluru yang digunakan juga bukan peluru tajam,’’ ujarnya. Protap yang dimaksud Saud adalah Protap Nomor I/X/ 2010 tentang penanggulangan aksi anarkis.
Langkah proaktif untuk bernegosiasi juga sudah dilakukan. Namun hingga empat hari, demonstran menolak membuka blokade pelabuhan. ‘’Kami sangat menyesalkan jatuhnya korban jiwa,’’ katanya.
Tim Propam akan memeriksa jika nanti terbukti ada anggota yang menyalahi prosedur dalam menanggulangi unjuk rasa. Namun, masih menunggu hasil otopsi pasti soal sebab utama kematian.
‘’Kalau benar ada salah prosedur pasti kita tindak. Kapolri jamin itu, tak ada anggota yang kebal hukum,’’ katanya.
Saud menyesalkan simpang siur informasi tentang korban tewas. Dia mengakui banyak rumor yang menyebut korban lebih dari dua. ‘’Silakan pihak-pihak yang menyebut itu beri bukti. Jangan asal menyebut karena ini masalah yang sangat serius,’’ sindirnya.
Secara terpisah, salah seorang anggota tim yang kemarin sudah di Sape menjelaskan, sebuah tim kecil Bareskrim sekarang sedang mencari siapa sebenarnya penggerak aksi massa sampai harus memblokade pelabuhan. ‘’Kami yakin ada pihak ketiga yang memprovokasi warga,’’ kata perwira muda ini.
Skenario bentrok juga diduga sudah disiapkan penghasut. ‘’Misalnya, warga dipersenjatai bom molotov, parang, sabit dan sengaja melawan,’’ katanya.
Sayangnya, petugas Brimob di lokasi terpancing. Akibatnya, bentrok tak terhindarkan. ‘’Kita menyelidiki apa ada unsur kesengajaan untuk memancing perhatian internasional,’’ katanya.
Dari penuturan petugas di lapangan yang sudah dimintai keterangan, Bareskrim dapat info awal dari mana sebenarnya pihak ketiga ini. ‘’Saya belum bisa sebut nama atau kelompoknya, yang pasti dari luar Bima,’’ kata sumber ini.
Di bagian lain, kasus bentrokan polisi lawan masyarakat sipil di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) sempat mencuatkan kabar meninggalnya seorang aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) bernama Immawan Ashary.
Sejumlah kader IMM di Jakarta Sabtu malam lalu, bahkan mengadakan malam renungan di depan Mabes Polri untuk mengenang kepergian Immawan.
Kabar tewasnya Immawan yang ikut aksi di pelabuhan itu akhirnya dijelaskan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IMM. Ketua Umum DPP IMM Ton Abdillah di kantor DPP Muhammadiyah di Jakarta Ahad (25/12) menyebutkan, tak ada kader IMM yang tewas dalam bentrokan itu.
Kabar ini dia dapat setelah DPP IMM berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) IMM Bima.
‘’Kabar meninggalnya Immawan itu tidak benar. Dari koordinasi kita, Immawan hanya luka di beberapa bagian tubuhnya,’’ tuturnya. Perkembangan terakhir, posisi Immawan sedang di Mapolresta Bima dan sudah dapat pendampingan dari rekan-rekannya dari DPC Bima.
DPP IMM berharap, kejadian ini tak berujung pada upaya kriminalisasi. Seperti diberitakan sebelumnya, aksi pemblokiran di pelabuhan ini diikuti sejumlah aktivis mahasiswa. Di antaranya IMM, Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), dan LMDN (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi).
Meski akhirnya tak ada korban jiwa di pihak IMM, mereka tetap mengecam kebrutalan polisi dalam menanggulangi pengunjuk rasa di pelabuhan Sape. Abdillah berarap, Presiden SBY melalui Kapolri Timur Pradopo harus segera mengusut akar persoalan bentrokan ini.
Dia tak ingin reputasi polisi di mata masyarakat terus melorot gara-gara sering berulah brutal.
Sebelumnya, polisi diduga terlibat dalam penanggulangan konflik perkebunan sawit yang melibatkan perusahaan dengan masyarakat setempat.(rdl/wan/jpnn)
