JAKARTA (RP) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta agar Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di daerah dihidupkan kembali.
Pasalnya, menurut Gamawan Fauzi, data menunjukkan adanya tren naiknya jumlah konflik sosial di tanah air. Salah satunya adalah konflik yang dipicu persoalan pemilukada. Isu-isu SARA juga menjadi peletik konflik sosial.
Gamawan Fauzi menyebutkan, kejadian konflik sosial terus meningkat dalam satu tahun terakhir. Pada 2010 terjadi 93 kasus konflik sosial, lantas mereda di tahun 2011 dengan hanya ada 77 kasus.
Namun, di tahun ini jumlahnya naik pesat. Hingga akhir Agustus 2012 saja, sudah terjadi 89 kasus. “Jadi ada tren peningkatan di tahun ini, ada 89 kasus hingga Agustus,” ujar Gamawan usai membuka Rapat Koordinasi Nasional Kesatuan Bangsa dan Politik (Rakornas Kesbangpol) di Hotel Atya Duta, Jakarta Pusat, Selasa (25/9).
Hadir di acara itu para Kepala Badan Kesbangpol Provinsi seluruh Indonesia, para Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemprov, Direktur Intel Polda, Direktur Intel Kodam, dan para pejabat terkait lainnya.
Selain persoalan seputar pemilukada dan isu SARA, lanjut menteri berkumis lebat itu, pemicu konflik lainnya adalah masalah perebutan atau sengketa lahan, konflik yang melibatkan ormas, konflik pada institusi pendidikan seperti tawuran pelajar, dan konflik yang dilecut oleh masalah kesenjangan sosial.
Karenanya, mantan gubernur Sumbar itu meminta jajaran pegawai di lingkup Badan Kesbangpol daerah untuk mempertajam daya sensitivitasnya dalam mengendus potensi-potensi konflik sosial, sehingga bisa diatasi sejak dini.
‘’Perlu sensitivitas dari Kesbangpol dan pemerintah daerah untuk mendeteksi dini semua potensi konflik. Saya harap ini menjadi perhatian kita semua,” imbuh mantan Bupati Solok itu.
Dia mengatakan, dalam beberapa kasus, konflik sosial dipicu oleh masalah-masalah sepele, bahkan sebenarnya merupakan konflik personal. Hanya karena tidak diantisipasi dan diselesaikan secara cepat, konflik membesar menjadi konflik sosial.
Gamawan meminta seluruh jajaran pemerintahan hingga tingkat camat, membuat pemetaan potensi konflik di wilayah kerjanya masing-masing.
“Saya harap baik camat atau pun kepala daerahnya membuat peta potensi konflik. Yang sering terjadi, setelah api konflik membesar baru semua kaget. Jangan ini terjadi lagi. Semua harus diantisipasi sejak dini,” harapnya.(sam/jpnn)
