JAKARTA (RP) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kemarin (25/9) mengumpulkan para intelijen dari seluruh daerah di Indonesia. Melalui acara bertajuk Rapat Koordinasi Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang digelar di Jakarta, para intel dikumpulkan dalam rangka persiapan Pemilu 2014.
Menurut Mendagri, hal yang perlu diantisipasi seiring semakin dekatnya Pemilu adalah potensi konflik. Di hadapan para Kepala Badan Kesbangpol Daerah, Direktur Intel Polda dan Direktur Intel Kodam, serta Kepala BIN Daerah (Kabinda) itu Mendagri mengatakan, akhir-akhir ini potensi yang memicu konflik di daerah kian meningkat.
Gamawan merinci, dari catatan Kemendagri selama kurun 2010-2012 telah terjadi 259 konflik di berbagai daerah. Untuk tahun 2010 saja terjadi 93 konflik, sedangkan tahun 2011 terjadi 77 konflik. "Dan rentang Januari-September 2012 terjadi 89 konflik," kata Mendagri.
Lebih lanjut Mendagri mengaku telah menyurati para gubernur untuk mengingatkan pentingnya deteksi dini terhadap potensi konflik. Menurutnya, kewaspadaan dini mesti ditingkatkan. Selain itu, lanjutnya, kemampuan deteksi dini terhadap potensi konflik juga harus diperkuat. "Setelah pertemuan ini kita berharap ada tren penurunan konflik di daerah," harapnya.
Ditegaskannya, negara harus melindungi seluruh warganya. Karenanya dalam revisi UU Nomor 32 Tahun 2004, lembaga Kesbangpol yang selama ini ada di daerah akan ditarik ke pusat.
Soal penarikan Kesbangpol ke pusat itu Mendagri beralasan bahwa keamanan dan ketertiban merupakan hal penting. "Terjaminnya keamanan dan ketertiban di daerah merupakan hal penting dan strategis bagi pemerintah," katanya.
Sedangkan Direktur Jenderal Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri, Tanribali Lamo, mengatakan, Rakornas Kesbangpol digelar untuk membicarakan berbagai agenda dan permasalahan strategis, terutama yang menyangkut masalah kesatuan bangsa dan keutuhan NKRI. Menurut Tanri, akhir-akhir ini memang marak konflik sosial, konflik pemerintahan, hingga aksi terorisme.
Mantan TNI AD dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal itu menambahkan, konflik sosial, konflik pemerintahan dan terbaru aksi terorisme memerlukan perhatian khusus. "Khususnya oleh aparatur pemangku kepentingan di daerah," ujarnya.(ara/jpnn)
