JAKARTA (RP) - Sanksi tilang dirasa Korlantas Polri belum cukup untuk mencegah pelajar di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor. Untuk itu, Korlantas bakal menggandeng Kemendikbud untuk membuat metode pencegahan yang lebih efektif. Diharapkan, angka penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar bisa tereduksi signifikan.

Bentuk kerja sama itu saat ini masih digodok oleh Korlantas. Kabagprodok Divhumas Polri Kombes Hilman Thayib mengatakan, Korlantas saat ini sedang getol melakukan sosialisasi ke berbagai sekolah terkait aturan berkendara. Terutama batasan usia diperbolehkannya pelajar mengendarai kendaraan bermotor.

Selain itu bagi mereka yang sudah cukup umur diberikan sosialisasi khusus. ‘’Kami beri pengarahan di bidang keselamatan berlalu lintas,’’ terang Hilman, Selasa (24/9). pelajar perlu diingatkan terus mengenai bahaya ugal-ugalan di jalan. Perilaku tersebut jelas melanggar aturan dan berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Di luar sosialisasi tersebut, kegiatan penindakan tetap digeber. Polentas sudah diinstruksikan untuk tidak memberi ampun bagi pelajar yang melanggar lalu lintas. Apalagi, jika pelajar tersebut terbukti belum cukup umur untuk berkendara. Sanksinya bukan lagi sekedar peringatan, namun langsung tilang.

Sementara itu, Kabag Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri Kombes Unggul Sedyantoro mengungkapkan, hari ini pihaknya akan mengadakan diskusi terbatas dengan pihak Kemendikbud. Diskusi tersebut membahas langkah pencegahan pelajar di bawah umur berkendara. ‘’FGD (focus group discussion) itu untuk lebih mengongkritkan giat,’’ ujarnya saat dikonfirmasi kemarin.

Diskusi itu merupakan bagian dari rencana kerjasama antara Korlantas dan Kemendikbud untuk mengurangi angka kecelakaan di kalangan pelajar. Hasil diskusi tersebut akan langsung dirupakan aturan. Namun, bentuk aturannya sendiri masih akan dirumuskan. ‘’Kita tunggu saja FGD-nya. Besok sore (hari ini, red) hasilnya sudah ada,’’ tambahnya.(byu/jpnn)