JAKARTA (RP)- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan pencetakan naskah Ujian Nasional (UN) yang tahun 2013 ini dilakukan di pusat, agar dikembalikan ke masing-masing provinsi. Rekomendasi ini diberikan BPK sebagai respon atas permintaan sejumlah kepala daerah menyikapi kekacauan pelaksanaan UN di seluruh Indonesia.
"Salah satu opsi yang dapat direkomendasikan BPK adalah mengembalikan penggandaan naskah UN ke masing-masing provinsi seperti tahun 2012 ke belakang," kata Rati Dewi Puspita Purba, Plh Karo Humas dan LN BPK, dalam konferensi pers tentang kisruh UN di kantor BPK, Kamis (25/4).
Anggota BPK RI, Rizal Djalil menambahkan, alasan BPK merekomendasikan penggandaan naskah UN dikembalikan ke daerah, karena banyaknya permintaan dari kepala daerah. Untuk memperkuat rekomendasi itu, Rizal juga melakukan telekonference dengan dua kepala daerah, yakni Walikota Samarinda Sahari Ja'ang dan Bupati Belu NTT, Jowacim Lopez. Kedua kepala daerah ini menyatakan sangat setuju dengan rekomendasi BPK.
"Melihat pengalaman ini sebenarnya soal dengan masternya bisa dibuat pusat, pencetakan bisa di provinsi. Karena kalau kita lihat di Samarinda, yang Ibukota provinsi ada keterlambatan, apalagi di kabupaten. Makanya UN tahun depan kita minta dicetak oleh provinsi," kata Jahari.(fat/jpnn)
