JAKARTA (RP)- Kenaikan harga BBM tinggal menunggu waktu. Menteri ESDM Jero Wacik sampai harus menyampaikan permohonan maaf atas kebijakan tersebut. ‘’Mohon maaf kepada rakyat Indonesia, (harga) BBM akan naik,’’ kata Jero Wacik di sela menghadiri pengarahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Raker 2012 Kementerian Luar Negeri, Jumat (24/2) kemarin.
Meski begitu, Jero belum bisa memastikan berapa kenaikan harga BBM. Begitu juga kapan mulai akan diberlakukan. ‘’Kami tengah menghitung, jangan terburu-buru. Kami hitung yang terbaik untuk rakyat,’’ ujar mantan Menteri Koperasi dan UKM itu.
Pemerintah, lanjut dia, tetap akan memikirkan bantuan bagi masyarakat miskin akibat kenaikan harga BBM. Selain itu, langkah efisiensi juga akan ditempuh.
‘’Walaupun yang terjadi kantong kita mengempes, negara akan melakukan efisiensi. Ada beberapa yang kita tunda sehingga rakyat tidak terlalu berat,’’ urainya. Dia meminta publik menunggu hingga pembahasan APBN-P rampung dibahas bersama DPR.
Maksimal Rp1.000
Sementara Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRES) Marwan Batubara bisa memaklumi kenaikkan harga BBM, asal angka kenaikannya masih diambang toleransi, yakni maksimal Rp1.000.
Dua hal yang menjadi alasan Marwan. Pertama, meskipun Indonesia termasuk produsen minyak, namun tidak bisa merasakan dampak kenaikan harga minyak dunia. Ini karena minyak yang diproduksi Indonesia tidak cukup memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Alasan kedua, fakta bahwa hampir semua barang kebutuhan naik, seperti beras dan lainnya, termasuk air kemasan. ‘’Jadi kita maklum kalau minyak juga naik. Hanya naiknya berapa? Kalau naiknya tak logis, kita tolak!’’ papar mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu.
Berapa yang logis? Menurut Marwan, harus dilihat kondisi riil rakyat Indonesia. Ketika rakyat Indonesia mayoritas masih miskin, maka tidak logis jika kenaikkan harga disamakan dengan harga pasar. ‘’Rp500 atau paling tinggi Rp1.000. Lebih dari itu, kita tolak, karena harga pokok produksi kita lebih rendah dari harga pasar,’’ sergahnya.
Pemerintah, lanjutnya, juga harus memberikan penjelasan yang lebih gamblang mengenai apa saja yang akan dilakukan guna mengimbangi bertambahnya beban ekonomi rakyat akibat kenaikkan BBM ini. ‘’Harus dijelaskan secara konkrit apa saja program pengentasan kemiskinan, terus uangnya (dari pengurangan subsidi) itu untuk apa? Untuk bangun jalan atau untuk apa? Kalau tidak ada program yang jelas, kenaikkan BBM harus kita tolak,’’ ulasnya.
Marwan juga menyinggung, berdasarkan pengalaman kenaikan harga BBM pada 2005, dari Rp4.000 menjadi Rp4.500, program pemerintah tidak jelas. ‘’Jumlah orang miskin tetap sama,’’ imbuhnya.
Seperti diberitakan, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Rabu (22/2) lalu, telah menyebutkan adanya tiga opsi kenaikkan BBM, yakni Rp500, Rp1.000, dan Rp1.500. Jero menjelaskan, berdasarkan usulan masyarakat, opsi kenaikan harga BBM itulah yang paling mungkin untuk diambil dalam jangka pendek.
‘’Menurut suara-suara yang ada di masyarakat, memang opsi itulah (kenaikan harga) yang paling mungkin diambil,’’ kata mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata itu. (sam/boy/jpnn/ila)
