JAKARTA (RP) - Rangkaian tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2013 baru memasuki fase pendaftaran. Tetapi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) sudah menerima laporan praktik percaloan.
Deputi SDM Aparatur Kemen PAN-RB Setiawan Wangsaatmaja menuturkan, laporan keberadaan calo CPNS ini umumnya muncul dari daerah-daerah. ‘’Kami meminta masyarakat waspada dan tidak mudah tergiur. Karena hampir saya pastikan para calo itu menipu,’’ ujarnya.
Setiawan mengatakan sejumlah modus para calon CPNS itu menebar jaring-jaringnya. Di antaranya mereka mengaku mengenal dengan sejumlah oknum kepegawaian di Pemda, Pemkot, atau Pemprov. Sehingga mereka bisa memasukkan nama-nama orang tertentu untuk diterima menjadi CPNS baru.
Pejabat yang diseleksi dari sistem ‘’lelang jabatan’’ itu mengatakan, instansi manapun tidak memiliki hak untuk memutuskan kelulusan CPNS. Ia mengatakan bahwa kelulusan CPNS diputuskan oleh tim Panitia Seleksi Nasional (Panselnas). ‘’Pemda atau instansi pusat itu hanya kebagian formasinya sekian-sekian saja. Bukan memutuskan kelulusan,’’ kata Setiawan.
Dia menegaskan bahwa seluruh hasil ujian, dari instansi pusat maupun daerah, langsung diserahkan di Panselnas untuk dilakukan pemindaian dan skoring. Nah, dari hasil sekoring ini diputuskan pelamar-pelamar yang dinyatakan lulus CPNS. Kemudian nama-nama pelamar yang lulus tadi diserahkan lagi ke instansi untuk ditetapkan.
‘’Jadi dari alur itu Pemda hanya kebagian penempatan saja. Bukan memutuskan kelulusan,’’ papar mantan kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Pemprov Jawa Barat itu. Dia mengatakan tidak bisa oknum istansi Pemda mencurangi penetapan kelulusan CPNS tadi, karena tim Panselnas telah memegang salinannya. Tahun lalu, pernah muncul kecurangan hasil keputusan Panselnas oleh pemda di Bali. Waktu itu salah satu pemda di Bali mengubah hasil keputusan kelulusan CPNS. Tim Panselnas mudah mendeteksi, karena nama-nama CPNS baru yang diumumkan mengalami perbedaan.
Setiawan meminta media massa berperan aktif untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak tergiur oleh tipuan calo CPNS. ‘’Termasuk Jawa Pos (JPNN, red) juga, harus bisa mengkomunikasikan kepada masyarakat melamar CPNS dengan jujur,’’ kata dia.
Untuk diketahui, di Provinsi Riau belum mengeluarkan keputusan terkait mekanisme seleksi penerimaan CPNS 2013 di tujuh kabupaten/kota. Sehingga masih akan ada pertemuan lanjutan membahas hal tersebut dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Terutama penggunaan KTP nasional agar tidak diberlakukan di Riau akan tetapi menggunakan KTP Riau. Demikian diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Zaini Ismail usai memimpin rapat koordinasi seleksi penerimaan CPNS 2013 dengan tujuh perwakilan kabupaten/kota, Selasa (17/9) lalu.
‘’Ada beberapa kelengkapan administrasi yang harus dikonsultasikan ke pusat,’’ ungkapnya.
Untuk diketahui juga, yang menerima CPNS tahun 2013 ini, Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Rokan Hilir, Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hilir dan Siak.(wan/egp/esi)
