JAKARTA (RP) - Sejumlah bupati bersama anggota DPRD dari beberapa daerah mendesak agar Panitia Penerimaan CPNS Pusat meloloskan semua tenaga honorer kategori dua (K2) yang mengikuti tes pada 3 November 2013.

Desakan tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar.

Sejumlah kepala daerah yang menemui Azwar antara lain Bupati Deiyai (Papua), Bupati Meranti (Riau), Bupati Minahasa Selatan, dan beberapa anggota DPRD Kota Ambon. Pertemuan digelar di kantor Kemenpan-RB, Jumat (22/11).

Secara umum, alasan yang disampaikan para bupati dan anggota DPRD, selain para honorer K2 sudah lama mengabdi, mereka juga benar-benar dibutuhkan daerah masing-masing.

“Mereka itu bertugas di kota, sementara yang di pelosok-pelosok tidak ada,” ujar anggota DPRD Kota Ambon Rovik A. Afifudin.

Dia minta agar 795 honorer K2 dari Kota Ambin dapat diluluskan semuanya, karena di daerah itu distribusi pegawainya tidak merata. Banyak dari guru dan tenaga kesehatan di Ambon yang datang dari luar daerah.

Hal senada disampaikan Bupati Meranti Irwan, yang minta agar 384 tenaga honorer K2 diluluskan seluruhnya. Alasannya, sebagai kabupaten baru hasil pemekaran, lanjut Irwan, Meranti masih banyak membutuhkan pegawai.

Pegawai yang ada, lanjutnya, sebagian besar merupakan pegawai limpahan dari kabupaten induk. “Kami membutuhkan pegawai untuk ditempatkan di puskesmas dan sekolah-sekolah di pulau-pulau terluar,” ujarnya.

Sementara Bupati Minahasa Selatan Christiany E. Paruntu mengatakan, pihaknya membutuhkan setidaknya tambahan 1000 pegawai. Untuk itu, dia minta agar 647 tenaga honorer kategori 2 yang ikut tes diluluskan semua. Sementara Bupati Deiyai (Papua), Danoe Takimai, yang menginginkan agar kewenangan seleksi CPNS dikembalikan ke daerah.

Menanggapi desakan itu, Azwar Abubakar tidak menjawab secara tegas. Dia mengatakan, perlakuan khusus atau afirmasi jangan sampai mengurangi rasa keadilan dalam seleksi CPNS.

Dia juga meminta masing-masing daerah menyampaikan peta kebutuhan pegawai, termasuk distribusinya. “Prinsipinya, jangan ada sekolah yang tidak ada gurunya, dan puskesmas tidak ada dokternya,” tegas menteri asal Aceh itu.

Dari tanggapannya, terlihat sinyal Azwar menolak permintaan tersebut. Pasalnya, dalam kesempatan itu, dia  malah meminta para bupati dan DPRD untuk mendorong terciptanya lapangan kerja di daerah masing-masing, dengan mempermudah masuknya investasi, meningkatkan pelayanan perizinan untuk membuka usaha. (sam/esy/jpnn)