PANGKALANKERINCI (RP)- Rencana pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program kompensasi kepada masyarakat miskin terancam batal. Pasalnya alokasi dana tersebut tidak dianggarkan pemerintah.
Penegasan itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, Agung Laksono kepada Riau Pos, Ahad (22/4) di Pangkalankerinci, Kabupaten Pelalawan. ‘’Otomatis bantuan dan kompesasi tersebut tidak relevan lagi. Karena Anggarannya tidak ada,’’ tutur Agung.
Menurutnya, rencana pemberian kompensasi kepada rakyat miskin tersebut direncanakan diterapkan saat kenaikan BBM. Baik berupa peningkatan jumlah beras miskin, peningkatan jumlah beasiswa miskin dan beberapa program kompensasi lainnya.
Saat ditanyakan mengenai pengaruh pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan di atas 1.500 cc, dia mengatakan hal tersebut semata-mata untuk mengamankan APBN dan perekonomian bangsa.
‘’Beban untuk penggunaan BBM bersubsidi bangsa harus dikontrol. Yang harus berkorban dalam hal ini adalah mobil-mobil pejabat. Ini tidak berhubungan dengan rencana program kompensasi,’’ ungkap politisi Partai Golongan Karya itu.
Menurutnya, pembatasan dan penghematan harus dikawal secara maksimal. Ini dilakukan untuk memastikan program BBM bersubsidi tepat sasaran dan mendukung program kesejahteraan rakyat.
‘’Jika diterapkan ini cukup signifikan. Yang harus menikmati BBM bersubsidi adalah angkutan umum, angkutan desa. Sehingga subsidi tidak jatuh kepada orang kaya,’’ terangnya.
Disinggung mengenai nominal penghematan yang mungkin diterima pemerintah pusat terkait pembatasan tersebut, dia mengaku belum dihitung secara keseluruhan. Hanya saja, sebagai gambaran jumlah penggunaan BBM bersubsidi memenuhi kuota 40 juta kilo liter yang disediakan.
Pemerintah juga mendata jumlah penduduk miskin saat ini mencapai 29,9 juta jiwa. Nominal tersebut dapat meningkat, jika tidak dicarikan solusi konkret. Seperti pengembangan program pro rakyat dan PNPM Mandiri.
‘’Dari tahun ke tahun tren jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan. Saat ini jumlah penduduk miskin mencapai 12,36 persen dari total penduduk di Indonesia. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 13,33 persen,’’ papar Agung.
Menurutnya, persentase penduduk miskin tersebut masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan. Pasalnya, pemerintah pusat menargetkan persentase angka kemiskinan di bawah 10 persen.
Begitu juga angka pengangguran di Indonesia masih berada pada 6,56 persen atau 7,7 juta jiwa. Sementara pada tahun sebelumnya adalah 7,7 persen. ‘’Target pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), angka pengangguran harus di bawah 5 persen. Ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan program pengembangan pemberdayaan masyarakat,’’ imbuh Agung.(rio/bun/ilo)
