JAKARTA (RP) - Calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memegang janjinya soal gaji yang diterimanya sebagai seorang pejabat.
Kali ini, setelah optimis menang dalam Pemilukada DKI, ia akan mengulangi kebiasaannya terdahulu yakni tak akan mengambil gaji serta tunjangan jika nanti resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Wali Kota Solo yang sebentar lagi akan berkantor di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat ini rela menghibahkan gajinya sebagai Gubernur DKI untuk kegiatan sosial.
‘’Selama masih ada yang miskin dan ada yang membutuhkan ya biar dipakai oleh orang-orang yang membutuhkan,’’ tutur pria asal Solo itu di Jalan Borobudur no 22, Menteng Jakarta Pusat, Kamis (20/9) malam.
Selama ini, gaji pokok seorang kepala daerah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 68/2001 berjumlah Rp3 juta per bulan. Selain gaji
pokok ada juga tunjangan sebagai kepala daerah sebesar Rp5,4 juta. Aturan tunjangan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden No 59/2003.
Oleh sebab itu, gaji bulanan yang dibawa pulang oleh seorang gubernur sebesar Rp8,4 juta per bulan. Jika nominal tersebut dikalikan selama 1 tahun atau 12 bulan, maka gaji yang diterima gubernur sebesar Rp100,8 juta.
Artinya, jika Gubernur menjabat 5 tahun atau satu periode, maka uang yang akan diterima sebesar Rp504 juta.
Selain itu, gubernur berhak mendapatkan insentif sebesar 10 kali gaji pokok dan tunjangan jika penerimaan pajak suatu provinsi atau daerah di atas Rp7,5 triliun. Hal tersebut diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 69/2010.
Jokowi meminta niatnya untuk kegiatan sosial ini tak disalahartikan oleh publik. ‘’Jangan dikait-kaitkan ke hal-hal yang pribadi,’’ ujarnya.
Selama menjabat sebagai Wali Kota Solo, Jokowi tidak pernah sekali pun mengambil gaji serta tunjangan yang menjadi haknya. Gaji seorang Wali Kota Solo sendiri diketahui sebesar Rp7.250.500 serta tunjangan yang bernilai lebih dari Rp22 juta.
Jokowi tidak mengambil gajinya, tetapi ia mengkonversi gaji tersebut dengan uang pecahan 10.000 hingga 50.000. Uang tersebut kemudian dibagikan kepada warga miskin yang memerlukan dana. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri, Jokowi dan istrinya memiliki pendapatan dari usaha lain, seperti memiliki bisnis mebel rumah dan taman serta teksil. Usaha ini telah ia rintis sejak belum menjadi Wali Kota Solo.
‘’Usaha saya adalah usaha untuk ekspor semua,’’ kata Jokowi.
Tak hanya menolak menerima gaji dan tunjangan, Joko Widodo enggan menggunakan jasa voorijder sebagai bentuk pengamanan jalan selama ia menjabat sebagai gubernur.
‘’Ya tentunya kita hargai hal-hal seperti itu,’’ kata Kapolri Jenderal Timur Pradopo saat dikonfirmasi soal itu di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (21/9).
Menurut Kapolri, fasilitas pengamanan voorijder di jalan bagi pejabat sebenarnya diberikan guna keselamatan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, sekali lagi, ia tetap menghargai pilihan Jokowi.
‘’Sekarang beginilah yah, voorijder atau apapun, kita ini adalah bagaimana nanti semua tidak merugikan, baik dari yang dilakukan pengawalan maupun masyarakat. Kan begitu,’’ jelasnya. Jokowi memang enggan memakai jasa pengamanan voorijder. Jika mengadakan kunjungan ke kampung-kampung pun ia memilih tidak dikawal berlebihan.
Janji Kerja Speed Tinggi
Jokowi menjanjikan banyak terobosan saat kampanye. Apa prioritas yang akan dikerjakannya setelah resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta? Berikut petikan wawancara Jokowi dengan JPNN kemarin.
Selamat atas kemenangan Anda.
Terima kasih. Tapi, ini kemenangan seluruh warga Jakarta.
Saat ditelepon Fauzi Bowo, Anda meminta kesediaan Fauzi Bowo untuk membantu, persisnya bantuan apa dan bagaimana respons Fauzi Bowo?
Oh iya, pertama saya minta maaf kepada beliau. Mungkin ada sindiran, gesekan waktu debat, ada hal-hal lain yang kurang berkenan. Pak Fauzi Bowo bilang, oo... gak apa-apa Mas Jokowi, biasa itu. Terus, saya juga bilang, Pak Fauzi Bowo, saya mohon nanti dibantu informasi yang belum saya ketahui mengenai Jakarta, mengenai lapangan. Beliau menjawab, oh iya saya bantu, setiap saat saya siap.
Setelah dilantik nanti, apa prioritas dalam beberapa bulan ke depan?
Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat harus segera terdistribusi ke seluruh masyarakat Jakarta dalam waktu tiga bulan. Semua rencana yang ada itu, sudahlah, jangan sekadar tertulis.
Blueprint harus segera dieksekusi. Kapan selesainya, itu yang kita atur tahapannya. Setiap tahun ada progres atau perkembangan riil yang bisa dilihat.
Terkait penanganan banjir, Anda berjanji meneruskan program Banjir Kanal Timur, pembangunan tanggul banjir, dan polder penampung air hujan di tiap kecamatan serta mengintegrasikan saluran drainase dengan kanal banjir. Saat ini mulai masuk musim hujan, langkah apa yang akan Anda ambil?
Kita harus cepet-cepetan mengeruk kali-kali kecil dan drainase, asal tidak didahului oleh banjirnya. Kesempatan mengeruk kali-kali kecil dan drainase itu memang sebelum banjir.
Biar segera bekerja, tentu Anda berharap tidak ada gugatan hasil Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi.
Ha,, ha. Saya memang ingin bekerja dengan speed yang tinggi.
Anda juga berjanji tidak memakai voorijder. Sudah siap merasakan parahnya kemacetan Jakarta?
Kita harus merasakan apa yang dirasakan rakyat. Saya selama tujuh tahun (menjadi wali kota Solo) nggak pernah pakai voorijder. Paling hanya pas jemput menteri.
Biar tidak telat, ya diatur jamnya. Kalau perjalanan diperkirakan 2 jam, kita berangkat 2,5 jam sebelumnya. Di mobil juga bisa sambil telepon kepala dinas.
Kalau ikut merasakan macet dan kejengkelannya, kita akan terdorong untuk melakukan perubahan. Kalau lancar-lancar saja karena pakai voorijder, ya nggak bisa merasakan itu.
Masih terkait kemacetan, Anda akan menambah 1.000 unit bus Transjakarta dan merintis subway. Bahkan, Anda juga berencana mengubah busway menjadi railbus. Apa tidak sekalian railbus saja?
Kalau sudah ada railbus, busway digeser ke pinggiran Jakarta. Memang masih kurang. Nanti dihitung, kehadiran railbus mengurangi busway berapa. Itu gampang. Yang jelas, moda transportasi umum tetap, master plan tetap, blueprint juga tetap. Penyebarannya saja yang diganti. Kalau jalur padat diganti dengan railbus, selesai masalah.
Anda optimistis itu bisa mengubah pola berkendara masyarakat Jakarta agar mengoptimalkan moda transportasi umum daripada kendaraan pribadi?
Singapura butuh 11 tahun. Kalau Jokowi, lebih cepat daripada itu.
Salah satu agenda besar Anda yang lain adalah membenahi birokrasi agar bersih dan profesional. Apa akan ada perombakan besar-besaran?
Kita ingin merombak sistemnya, bukan birokrasi (strukturnya). Birokrasinya itu sudah paten.
Merombak sistem itu cepat. Termasuk berkantor hanya satu jam di balai kota serta sisanya berkantor di kelurahan dan keliling kampung?
Ya, itu akan saya buktikan. Mungkin saya akan meminjam istilah pemimpin outdoor.
Kapan Anda akan menyita pentungan polisi pamong praja?
Secepatnya. Kami ingin membangun dengan jalan yang lebih manusiawi. Mengintervensi dengan pendekatan kelompok dan individu agar terjadi penyadaran kolektif. Kalau ada masyarakat yang tidak benar, dilakukan penyadaran kolektif. Bukan represif, bukan dengan pentungan.
Terus, pentungannya diapakan?
Dikumpulin, terus dijual. Ha.. ha. Ya dikumpulin dan digudangkan.
Soal permukiman, Anda berjanji membangun kampung susun dan kampung deret untuk merevitalisasi permukiman padat penduduk dan di bantaran sungai tanpa penggusuran. Kapan itu dilaksanakan?
Pokoknya, yang paralel yang bisa saya putuskan langsung saya putuskan. Saya ingin memberi contoh. Apalagi, perencanaannya sudah lama. Sudah ada di Bappeda. Saya juga dapat (konsepnya) dari sana kok.
Hanya model dan gambarnya, itu kan masalah teknis. Tapi, perencanaannya sudah ada semua, tinggal dijalankan. Mau cari perencanaan apa? Konsep monorel bukan cuma satu, mungkin puluhan. Mau model mana? Maket banjir sudah puluhan. Tinggal eksekusi.
Anda akan membangun mal untuk PKL. Tapi, pada masa pemerintahan Anda, apa Anda juga akan memberikan izin pembangunan mal non PKL?
Disebut mal biar istilahnya keren saja. Intinya, PKL dikumpulin, dibuatkan tempat agar punya ruang mengais rezeki. Soal izin pembangunan mal baru, selama itu sudah cukup, ya tidak. Katanya Jakarta sudah kebanyakan mal. Ini soal demand dan supply. Saya ingin mengarahkan masyarakat agar tidak konsumtif, tapi berusaha produktif.
Apa jaminan Anda tidak akan maju Pilpres 2014 atau menerima tawaran menteri?
Pekerjaan di DKI dan problemnya besar sekali. Tidak usah bayangin yang aneh-anehlah.
Saat Pemilukada putaran kedua, Anda dikeroyok banyak partai. Tidak khawatir nanti dipersulit DPRD DKI Jakarta?
Semuanya akan dirangkul. Mulai masyarakat, ormas, komunitas, sampai elemen partai politik. Ini masalah komunikasi politik yang akan kami lakukan sehingga semua dalam posisi kebersamaan membangun Jakarta. Tidak ada yang merasa ditinggal.
SBY Apresiasi
Sementara pelaksanaan Pemilukada DKI Jakarta yang berjalan tanpa gangguan berarti mendapat apresiasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY mengapresiasi terjaganya situasi dan antusiasme warga Jakarta dalam Pemilukada putaran kedua 20 September.
‘’Kedua pasangan juga tampak bekerja sama untuk memelihara sportivitas,’’ kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa, Jumat (21/9). Saat hari pemungutan suara, SBY memantau dari kediaman pribadinya di Puri Cikeas, Bogor.
Warga Jakarta, lanjut Daniel, sudah memberikan suaranya dan hasilnya wajib dihormati. ‘’Presiden menyatakan bahwa apa yang kita lihat hingga hari ini mencerminkan demokrasi Indonesia yang makin tumbuh, dan matang,’’ terang Daniel.
Meski begitu, ia meminta untuk menunggu hasil resmi yang akan diumumkan KPUD. ‘’Presiden juga memberi sokongan moral agar KPUD dan Bawaslu dapat menuntaskan proses ini dengan sebaik-baiknya,’’ kata Daniel.
Sementara itu, Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, proses Pemilukada di ibukota negara itu bisa menjadi contoh bagi proses serupa di daerah lain. Yakni partisipasi masyarakat dan kedewasaan demokrasi sehingga sejak proses kampanye, pencoblosan, dan paska penghitungan cepat dapat tercipta suasana aman dan tertib.(pri/c11/ca/fal/flo/jpnn/ila)
