JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kritikan terus mengalir terhadapa aliran unjuk rasa dalam memperingati 20 tahun reformasi oleh aktivis himpunan mahasiswa islam (HMI) di depan Istana Negara Senin (21/5/2018) kemarin.
Pasalnya, dalam unjuk rasanya, para aktivis kampus itu meneriakkan Jokowi pemimpin haram lantaran telah mengingkari janji kampanyenya. Terkait itu, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menilai, sebagai negara demokrasi, dirinya menilai wajar adanya penyampaian aspirasi secara terbuka yang dilakukan berbagai masyarakat dalam memperingati 20 tahun tumbangnya kekuasaan Soeharto itu.
Terlebih, imbuhnya, saat itu presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah berucap menginginkan dirinya didemo oleh masyarakat. Hal itu ditengarai bahwa bukti kepemimpinan mantan Wali Kota Solo itu bukan antikritik.
"Dulu Jokowi sangat rindu menerima demonstrasi kan dan reformasi hasil dari demonstrasi dan buah daripada demonstrasi yang berlaku," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (22/5/2018).
Namun, dia pun mengingatkan bahwa Indonesia ini bukan hanya saja negara demokrasi, melainkan juga negara hukum. Karena itu, dalam menyampaikan aspirasi tidak dibenarkan dengan cara yang menghadirkan melawan hukum.
"Demo boleh, tapi jangan anarkis," tegasnya.
Sebelumnya, Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Jakarta melakukan demonstrasi di depan Istana Negara, Senin (21/5/2018) kemarin. Demontrasi itu mengusung tema refleksi 20 tahun reformasi; Jokowi pemimpin haram.
Para aktivis kampus itu dalam orasinya menyebut Jokowi telah ingkari janji politiknya. Tak ayal, mereka pun menyebut bahwa Jokowi pemimpin yang munafik.
"Presiden Jokowi tidak mampu memenuhi janji politiknya, bahkan ingkar janji. Maka kami HMI MPO Cabang Jakarta mengharamkan orang munafik untuk memimpin republik ini," ucap Ketua HMI MPO Cabang Jakarta Al Azhar Musa di sela aksi. (aim)
Sumber: JPG
Editor: Boy Riza Utama
