JAKARTA (RP) - Saat ini adalah masa krusial urusan penerapan kurikulum baru. Dari hasil rapar kerja (raker) Komisi X DPR dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dini hari kemarin, disimpulkan jika keputusan pengesahan anggaran paling lama 23 Mei besok.
Pemerintah masih cemas, karena belum ada kepastian anggaran senilai Rp 829,4 miliar itu disetujui atau tidak oleh dewan.
Pengambilan kesimpulan raker ini cukup alot. Muncul banyak perdebatan di antara anggota Komisi X yang merangkap menjadi anggota paniti kerja (panja) kurikulum. Fraksi PKS meminta kesimpulan rapat tidak perlu ditulis hingga tanggal deadline-nya.
Sedangkan fraksi PPP meminta keterangan 23 Mei diganti dengan kata "secepatnya". "Panja bagaimanapun juga akan bekerja cepat untuk memutuskan kepastian kurikulum baru ini," kata politisi PPP Reni Marlinawati.
Urusan penetapan batas akhir pembahasan anggaran kurikulum baru ini juga sempat dilempar anggota dewan ke Mendikbud Mohammad Nuh selaku pengusul. Tetapi menteri asal Surabaya itu malah menyerahkan penuh urusan ini ke internal Komisi X dan Panja Kurikulum.
"Itu kan hanya masalah penggunaan kata. Begitu saja kok susah," ujar Nuh lantas menggeleng-gelengkan kepala lalu tersenyum. Yang terpenting baginya adalah, semua pihak sama-sama sepakat harus kerja cepat. Nuh bahkan menantang DPR jika pihaknya siap memberikan data kurikulum baru sebelum 23 Mei.
Keputusan rapat lainnya adalah, DPR meminta Kemendikbud menyampaikan versi terbaru anggaran kurikulum baru dalam format RKA-KL seperti umumnya. Sebagaimana diketahui jika nominal terbaru anggaran kurikulum baru adalah Rp 829,4 miliar.
Nominal terbaru ini adalah hasil pembahasan Kemendikbud yang menyesuaikan perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Jadi pad 23 Mei besok, akan ada dua keputusan penting. Yakni apakah anggaran kurikulum baru bakal dicairkan atau tidak. Jika akhirnya Panja Kurikulum bersedia mengeluarkan restu pencairan anggaran, pihak Kemendikbud sudah menyiapkan jadwal implementasi kurikulum baru.
Mulai dari penguman ulang lelang pengadaan buku kurikulum baru (17-2 Juni), pengumuman pemenang (3 Juni), dan penandatanganan kontrak serta penyampaian master buku kepada percetakan (10 Juni). Selanjutnya penyerahan buku babon untuk pelatihan guru di Lembaga Penjaminan Muti Pendidikan (LPMP) pada 4 Juli dan penyerahan buku siswa di setiap sekolah sasaran pada 14 Juli. Jika ditotal maka proses percetakan buku selama 20 hari, pengepakan 5 hari, dan pengiriman 10 hari.
"Mencetak buku ini tidak serumit mencetak naskah unas. Karena tidak rahasia," kata Nuh. Dia melontarkan pernyataan itu untuk meyakinkan DPR bahwa kekacauan percetakan naskah unas 2013 tidak terulang lagi.
Selanjutnya Kemendikbud juga sudah menyiapkan jadwal pelatihan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan pelatihan materi untuk mata ajar semester I dijalankan pada Juni-Juli 2013. Selanjutnya pelatihan serupa untuk semester II dijalankan pada September-November 2013. Alokasi jam pelatihan guru 52 jam (semester I) dan 30 jam (semester II). Alokasi jam pelatihan untuk kepala sekolah sebanyak 70 jam.
"Untuk perbandingan, Ketika penerapan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, red) tidak ada pelatihan atau persiapan guru seperti ini," ujar Nuh. Jadi dia menolak jika kurikulum baru ini asal dijalankan.
Nuh juga menegaskan pelaksanaan kurikulum baru ini bukan ujicoba. Meskipun sekolah sasaran untuk tahun pertama ini hanya sekitar tiga peren dari seluruh populasi sekolah di Indonesia.
Anggota Komisi X sekaligus Panja Kurikulum Raihan Iskandar membenarkan jika keputusan besok masih ada dua skenario. "Apakah nanti anggaran kurikulum baru disetujui atau tidak," ujarnya. Dia mengatakan Kemendikbud wajib menyalin dokumen anggaran kurikulum baru dalam format RKA-KL.
Dengan cara ini, panja bisa mengetahui selisih kekurangan anggaran kurikulum baru (dari Rp 631 miliar ke Rp 829,4 miliar) memakai duit dari pos mana. "Jelas nanti ada pos anggaran yang dikorbankan," paparnya.
Sayangnya hingga kemarin sore Raihan mengatakan panja belum menerima laporan versi terbaru anggaran kurikulum baru dari Kemendikbud. (wan/jpnn)
