Jakarta (RP)- Kelanjutan rencana pembangunan gedung baru DPR memang tidak jelas. Sekali waktu dibilang dibatalkan, di lain waktu istilahnya berganti menjadi ditunda? Tapi, yang pasti, anggaran pembangunan gedung sebesar Rp800 miliar yang sudah tercatat di APBN 2011 itu ternyata tidak sepenuhnya dikembalikan ke kas negara.
Seperempatnya, yakni sebesar Rp218 miliar direalokasikan ke APBN-Perubahan 2011. Fakta ini terungkap dalam Surat Keputusan Rapat Pleno Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) bersama Setjen DPR Nomor.162/BURT/R.Pleno/MS.IV/0 7/2011 pada 22 Juli 2011. Surat itu ditandatangani oleh Wakil Ketua BURT dari Fraksi Partai Gerindra Pius Lustrilanang. “Memang benar di-realokasikan seperti itu,” kata Pius di Jakarta, kemarin (20/1). Sebagai tertulis di dalam surat keputusan itu, realokasi dilakukan setelah mendengar penjelasan Setjen, serta masukan dan pandangan dari anggota BURT.
Saat ditanya mengenai pertimbangan untuk merealokasikan anggaran itu, Pius hanya menjawab diplomatis. “Sebetulnya itu proses biasa yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga. Ini proses dalam pembahasan APBN-Perubahan,” tegasnya.
Untuk apa saja dana “buangan” dari proyek pembangunan gedung yang gagal itu”. Di antaranya adalah untuk pengadaan fotokopi kecepatan tinggi Rp4,026 miliar, pengadaan mobil Toyota Camry Rp470,5 juta, dan pembangunan lapangan futsal di kawasan Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR di Kalibata sebesar Rp2 miliar.
Selain itu, dianggarkan sebesar Rp193,9 miliar untuk salah satu item. Sayangnya tidak jelas disebutkan peruntukannya. Ada juga yang direalokasikan untuk kegiatan penyerapan aspirasi pada kunjungan kerja perorangan sebanyak tujuh kali yang dilakukan setiap masa reses. Besarannya adalah Rp15 juta untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan mulai pada tahun sidang 2011/2012. Artinya, jumlah totalnya adalah Rp58,8 miliar.
Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi sangat geram dengan perilaku DPR tersebut. “Berarti DPR nggak ikhlas dengan pembatalan gedung. Mereka mengelabui publik dengan masih mengambil sebagian anggarannya untuk dibajak lagi,” kritiknya.(jpnn)
