JAKARTA (RP) - Guna menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertentu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kemen PAN-RB) menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN) untuk pelaksanaan tes CPNS tahun 2013.
Sekumpulan personil BIN akan disebar ke daerah-daerah pelaksana tes CPNS untuk mencium jika ada kecurangan. Kemen PAN-RB juga tetap menggandeng Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk memantau pelaskanaan ujian.
Hal ini diungkapkan Kepala Biro Hukum dan Humas (Karo Hukmas) Kemen PAN-RB Mohammad Imanuddin. Dia menegaskan pembagian alokasi CPNS baru ini khusus untuk saringan pelamar umum.
‘’Tahun ini Kemen PAN-RB juga tetap menggandeng banyak pihak untuk melakukan pengawasan. Mulai dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk mengunci atau mengenkripsi softcopy soal ujian tulis. Dengan sistem ini, hanya tim dari Lemsaneg yang bisa membuka CD penyimpang softcopy tadi,’’ ungkapnya.
Sementara itu Wakil Koordinator ICW Ade Irawan mengatakan, amsih banyak titik-titik yang bolong dan bisa dimanfaatkan untuk kecurangan penerimaan CPNS baru. ‘’Untuk persiapan pemantauan, ICW sudah berdiskusi dengan Wamen PAN-RB beberapa hari lalu,’’ ujarnya.
Dia menguraikan bahwa seleksi CPNS baru terdiri dari tes kompetensi dasar (TKD) dan tes kompetensi bidang (TKB). Dia menuturkan untuk TKD sudah relatif aman dari potensi kecurangan. Sebab pelaksanaan teknisnya, mulai dari penyusunan naskah ujian, pemindaian jawaban, dan pengumuman yang lolos diambil alih pusat.
‘’Yang agak rawan itu TKB,’’ ujarnya. TKB ini dilakukan sebagai saringan akhir setelah pelamar dinyatakan lulus TKD. Tahun lalu Ade menuturkan TKB ini ditangani penuh oleh masing-masing instansi. Sehingga ada potensi kecurangan. Mulai dari memanipulasi nilai hasil ujian hingga mengubah nama-nama yang lulus ujian. Kasus pengubahan nama pelamar yang dinyatakan lulus ujian ini di antaranya terjadi di Bali. Tahun ini Ade menuturkan Kemen PAN-RB mengambil alih sebagian proses TKB. Yakni penyusunan kisi-kisi materi ujian hingga pengumumannya. ‘’Karena pengumuman sudah diambil pusat, potensi manipulasi kelulusan peserta bisa diantisipasi,’’ tegasnya.
Alokasi CPNS Tuntas
Terkait dengan pembagian alokasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru, Mohammad Imanuddin mengakui banyak sekali Pemda yang tidak memperoleh alokasi itu. Untuk tingkat nasional, jumlah Pemprov yang mendapatkan alokasi meningkat dibandingkan paparan rapat koordinasi (rakor) Kamis lalu (18/7).
Dalam rakor saat itu, alokasi CPNS baru hanya tersebar di 30 pemprov. Tetapi data terkini menunjukkan bahwa alokasi CPNS baru tersebar di seluruh provinsi. Meskipun ada sejumlah kabupaten atau kota di provinsi tertentu yang tidak mendapatkan alokasi CPNS baru. Salah satunya Pemprov Riau.
‘’Bisa jadi ada pemda yang tidak dapat dalam alokasi pelamar umum ini, tetapi dapat dari pelamar tenaga honorer kategori II. Tetapi sekarang fokus dulu untuk pelamar umum,” urainya kemarin.
Imanuddin menuturkan Kemen PAN-RB untuk sementara ini belum bisa memberikan rincian alokasi jumlah CPNS baru per instansi. Data yang bisa disampaikan adalah, ada 40 ribu lowongan untuk instansi daerah dan 20 ribu lowongan instansi pusat. Dia beralasan jika alokasi itu mereka umumkan, akan menjadi bahan politsasi daerah.
‘’Kalau mau tahu, silahkan telpon atau hubungi masing-masing BKD (badan kepegawaian daerah, red),” ujarnya. Selain menghindari politisasi jumlah alokasi CPNS tadi, Imanuddin menuturkan pembagiannya juga belum final. Dia mengatakan Kemen PAN-RB masih mengusulkan penambahan jumlah formasi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). (wan/jpnn)
