JAKARTA (RP) - Pemerintah berdalih lamanya keputusan mengenai kenaikan harga BBM karena banyak sendi kehidupan yang bersinggungan. Sejumlah skenario kini sedang disiapkan. Khususnya, terkait kompensasi untuk rakyat miskin.
Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengungkapkan, dengan kebijakan dua harga yang sedang didalami saat ini, potensi inflasi akan mencapai sekitar 0,5 persen. Tingkat inflasi tersebut yang akan akan ditutup untuk rakyat miskin.
”Jadi si miskin tidak kena dampak, itulah yang buat kebijakan ini agak lama disiapkan,” kata Jero di Cibubur Jumat (19/4) malam. Kompensasi itu di antaranya akan disalurkan melalui pemberian beasiswa.
Pemerintah kini tengah mempersiapkan pemberlakuan dua harga BBM bersubsidi. Yakni untuk motor dan angkutan umum tetap Rp4.500 per liter, sedang untuk kendaraan pribadi roda empat Rp6.500 per liter.
Menurut Jero, dengan kebijakan pengendalian dua harga tersebut, konsumsi BBM diprediksi volumenya hanya akan mencapai 48,5 juta kilo liter (KL). Sementara dengan model harga saat ini kuota volumenya dapat mencapai 53 juta kilo liter. Selisih tersebut akan menghasilkan potensi penghematan anggaran Rp21 triliun.
Di sisi lain, pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 memberikan pagu belanja subsidi energi sebesar Rp274,7 triliun. Rinciannya, subsidi listrik Rp80,9 triliun dan subsidi BBM Rp193,8 triliun dengan volume sebesar 46 juta kilo liter. ”Semuanya sedang kami matangkan, kalau mau cara tradisional sih gampang, tinggal naikin harga, tapi rakyat akan menjerit,” ucapnya.
Lantas, kapan kepastian akan naik? ”Presiden yang pegang tanggalnya, saya yakin rakyat Indonesia mengerti itu,” kata politisi Demokrat tersebut.
Jero memastikan proses menaikkan harga BBM nantinya takkan berbelit-belit. Pasalnya, kebijakan itu tetap bisa diambil tanpa perlu dapat persetujuan bahkan bertemu sekalipun dengan parlemen.
Jero menegaskan, pihaknya hanya akan berkoordinasi langsung dengan kepolisian terkait rencana menaikkan harga BBM. Koordinasi itu sehubungan dengan potensi penyelewengan BBM subsidi yang muncul pasca penerapan kebijakan. ”Ada orang nyeludup langsung tangkap, tidak ada kenaikan saja ditangkap,” katanya sekaligus memberi peringatan.
Di tempat terpisah, Bank Indonesia (BI) sudah mengkaji dampak kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap potensi kenaikan harga barang dan jasa atau inflasi. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, kenaikan harga atau inflasi memang tak bisa dihindarkan dari kebijakan penyesuaian harga BBM. 'Tapi, dampaknya hanya jangka pendek, sementara saja,' ujarnya.
Menurut Perry, tinggi rendahnya laju inflasi bergantung pada kebijakan yang akan diberlakukan pemerintah. Jika harga BBM subsidi dinaikkan untuk semua jenis kendaraan, maka inflasi akan cukup tinggi. 'Tapi, jika kenaikan diberlakukan pada segmen tertentu, misalnya mobil pribadi, maka dampak inflasi bisa lebih rendah,' katanya.
Meski demikian, kata Perry, inflasi yang hanya sementara itu bisa terwujud dalam kenaikan harga yang cukup tinggi. Karena itu, pemerintah juga harus menyiapkan strategi untuk meminimalisir dampaknya pada masyarakat berpendapatan rendah atau miskin. ‘’Ini kelompok yang rentan,’’ katanya.
Perry menambahkan, meski ada ancaman inflasi, pemerintah harus merombak kebijakan subsidi BBM yang selama ini sudah sangat membebani APBN. ‘’Secara jangka panjang, ini akan baik bagi perekonomian,’’ ucapnya.(dyn/owi/jpnn)
