JAKARTA (RP) - Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanudin menyambut baik keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghentikan sementara kerjasama bidang militer dan intelijen dengan Australia. Meski begitu, TB Hasanuddin menilai keputusan itu terlambat diambil.

"Bagus ada kemauan dan ada keberanian mengambil keputusan, itu diharapkan sejak satu bulan lalu," kata Hasanudin saat ditemui di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

Ia melihat perkembangan ini sebagai dinamika yang biasa dalam hubungan internasional. Ia juga optimis, pada akhirnya hubungan Indonesia dan Australia akan kembali terjalin.

Keputusan SBY, lanjut Hasanudin, menunjukan kepada Australia bahwa Indonesia memiliki harga diri dan kedaulatan. Jika Australia tetap tidak mengubah sikapnya, pemerintah tidak perlu ragu-ragu bersikap lebih keras.

"Kalau perlu yang lainnya juga (dihentikan sementara). Misalnya imigrasi, perdagangan, tidak usah kirim sapi lagi. Demi sebuah kedaulatan kita harus keras," tegas politisi PDIP ini.

Lebih lanjut, Hasanudin meminta agar diplomat Australia di Indonesia menyadari keseriusan masalah ini. Ia menyarankan agar mereka tahu diri dan segera pulang ke Belanda.

"Kalau menurut hemat saya, supaya tidak malu ngepak barang saja," tandasnya.

Seperti diberitakan, Presiden SBY memutuskan untuk menghentikan sementara sejumlah kerja sama dengan Australia. Antara lain kerja sama pertukaran informasi dan pertukaran intelijen, latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia, serta operasi militer gabungan (coordinated military operation) untuk mengatasi penyelundupan manusia (people smuggling).

"Kita lakukan review, yang jelas untuk sementara, atau saya minta dihentikan dulu, kerja sama yang disebut pertukaran informasi dan pertukaran intelijen di antar kedua negara," kata SBY dalam jumpa pers di Istana tadi siang. (dil/jpnn)