JAKARTA (RP) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie mendorong pemerintah segera mengevaluasi semua bantuan dari luar negeri, baik berupa teknologi maupun anggaran.
Hal ini dikatakan Jimly menanggapi dugaan dijadikannya bantuan alat sadap oleh Australia untuk Densus 88 Mabes Polri sebagai sarana menyadap pejabat negara.
"Kita harus mulai mengevaluasi semua bantuan dari luar, bukan hanya Australia. Terutama bantuan yang secara langsung dimanfaatkan lembaga negara itu harus dievaluasi kembali," kata Jimly di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (20/11).
Dia menyarankan semua bantuan luar negeri, termasuk dalam bentuk anggaran sebaiknya dikelola secara benar melalui mekanisme APBN. "KPU dan Bawaslu saja sudah kita larang bekerja di luar APBN," tukas Ketua DKPP itu.
Karena itu dia menyarankan semua dana bantuan dari luar negeri, termasuk Australia, sepanjang tidak melalui mekanisme APBN, harus dilarang karena melanggar kode etik.
"Saya juga sering dihubungi oleh AEC, Australian Electro Comition. Mereka minta ketemu untuk meyakinkan KPU dan Bawaslu. Kami tak melarang Australia atau asingnya, tapi lembaga negara hanya boleh bekerja atas dasar mekanisme APBN dan APBD," tegasnya.(fat/jpnn)
