JAKARTA (RP) - Kacaunya pelaksanaan ujian nasional (unas) SMA bisa jadi merembet ke level SMP yang dimulai Senin lusa (22/4). Penyebabnya sama, distribusi naskah ujian tersendat, sehingga pelaksanaan unas tidak serentak. Nah, hingga kemarin distribusi naskah unas SMP belum rampung.
’’Saya masih terus memantau di Halim (Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Red),’’ kata Khairil Anwar Notodiputro, kepala Badan Pengembangan dan Penelitian (Balitbang) Kemendikbud.
Kemarin panitia mengirimkan 30 ton naskah ujian ke Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Bali. Naskah yang dikirim tersebut baru untuk ujian hari pertama dan sebagian lagi untuk hari kedua. Padahal, unas SMP berlangsung selama empat hari (22–25 April).
Hari ini naskah unas SMP yang akan dikirim mencapai 43,8 ton. Khairil berharap distribusi berjalan lancar dengan sisa waktu yang ada. Kemendikbud berusaha melaksanakan unas SMP secara serentak. ’’Kami juga meminta dukungan serta doa dari masyarakat,’’ ujarnya.
Dia mengungkapkan, pengiriman naskah ujian SMP itu dikhususkan untuk 11 provinsi yang bermasalah, sedangkan 22 provinsi lainnya sudah beres. Naskah sudah berada di tingkat rayon dan bisa diambil sekolah pelaksana ujian pada Senin pagi (22/4).
Terkait dengan tudingan tender pencetakan naskah soal unas yang bermasalah, Khairil menyatakan sudah menjalankan sesuai dengan prosedur. Dia bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA).
Sementara itu, Mendikbud menjadi pengguna anggaran (PA). Lelang sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Antara lain, diumumkan melalui website LPSE Kemendikbud. ’’Pendaftaran juga melalui online,’’ katanya.
Khairil menegaskan, urusan tender unas itu bukan sebatas evaluasi dokumen. Tim juga melakukan visiting di percetakan-percetakan yang lolos evaluasi administrasi. Termasuk, ke PT Ghalia Printing Indonesia, percetakan yang bermasalah.
Menurut dia, tim visiting memutuskan Ghalia sudah sesuai spesifikasi. ’’Jika akhirnya mereka beralasan lokasi terbatas sehingga pengepakan naskah kacau, itu kesalahan manajemen mereka, bukan kesalahan tim visiting,’’ ujar Khairil.
Kemendikbud akan menjatuhkan sanksi setelah menerima hasil investigasi internal yang dipimpin Irjen Kemendikbud Haryono Umar. Apa pun hasil investigasi tersebut, Khairil menegaskan siap bertanggung jawab.
’’Saya sadar, duduk sebagai pejabat itu beserta dengan risikonya (dicopot, red) dan harus berani menanggung,’’ tegasnya. (jp)
