JAKARTA (RP) - Praktik korupsi, politik uang, menjaga stabilitas sosial dan politik dengan antisipasi aksi anarkisme serta ketahanan pangan merupakan beberapa tantangan dalam kerja pemerintahan di 2012 ini.
Hal itu dibahas dalam Rapat Kerja Pemerintah 2012 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (19/1).
Kepada polisi dan jaksa khususnya, presiden minta tegas, baik itu untuk mencegah maupun menindak, dari maraknya aksi kekerasan dan anarkisme.
Presiden malah menekankan bahwa, kekerasan dan anarkisme ini masalah super serius buat Indonesia. Pasalnya, anarkisme dan kekerasan bukan saja bisa mencoreng nama baik negara ke dunia internasional, tapi juga berdampak buruk bagi kelangsungan kehidupan
masyarakat.
Terkait masih adanya penyimpangan dan korupsi baik di level pusat dan daerah, menurut Presiden SBY merupakan tantangan yang harus dihadapi 2012.
‘’Termasuk korupsi dan kolusi di sektor perpajakan dan penggunaan APBN,’’ kata SBY saat menutup Rapat Kerja Pemerintah 2012 di Jakarta International Expo, Kemayoran, kemarin (19/1).
Begitu juga dengan korupsi dan kolusi yang melibatkan anggota DPR dan unsur-unsur pemerintah.
‘’Dalam instruksinya, SBY meminta penyimpangan dan korupsi dipastikan berkurang. Dia meminta pemerintah pusat dan daerah tidak ragu dalam memberikan tindakan. Termasuk pengawasan dari BPK, BPKP, dan KPK. ‘’Pencegahan dan penindakan sama pentingnya,’’ katanya.
Selain soal penyimpangan anggaran, SBY juga menyoroti masih berkembangnya praktik politik uang. KPU diminta membuat aturan untuk mencegah praktik-praktik tersebut.
‘’Fenomena politik uang nampak berkembang, kalau dibiarkan akan menciderai dan merusak demokrasi yang bermartabat. Hati-hati, ini racun,’’ tegasnya.
Terkait korupsi, terjadi peningkatan. Pada 2010 tercatat 302 kasus korupsi, sementara 2011 naik menjadi 424 kasus. Peningkatan juga terjadi dalam illegal mining dari 324 tahun 2010 naik menjadi 472 kasus pada 2011.
Di bidang lingkungan hidup, dari 41 kasus tahun 2010 juga naik menjadi 67 kasus pada 2011. Persoalan tersebut merupakan bagian dari 16 instruksi khusus Presiden dalam raker tersebut. Selain instruksi khusus, SBY juga memberikan enam instruksi umum.
Raker tersebut diikuti oleh seluruh jajaran Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, gubernur, bupati/wali kota se-Indonesia, Komite Ekonomi Nasional dan Komite Inovasi Nasional, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, DPR-RI dan KY.
Saat penutupan, para Kapolda, Pangdam, Kajati, dan Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia juga ikut mendengarkan instruksi presiden.
Dua persoalan itu, tampaknya, juga masih menjadi perhatian serius sejak tahun lalu. Catatan koran ini, saat raker 2011 yang dilangsungkan 10 Januari 2011 di Jakarta Convention Center, SBY juga memberikan perhatian pada penyimpangan penggunaan anggaran negara untuk kepentingan politik perseorangan dan korupsi di sektor pajak.
Dalam bagian instruksinya yang lain, SBY meminta jajaran pemerintah melaksanakan program kerja pemerintah, baik sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012 dan APBN. ‘’Capaian pembangunan agar dijaga dan ditingkatkan, lebih dilajutkan,’’ katanya.
Presiden juga meminta potensi yang ada pada BUMN lebih dimaksimalkan. Agenda pengurangan angka kemiskinan tak luput dari bagian instruksi SBY.
Bahkan, saat ini tengah disiapkan kebijakan baru, yakni Masterplan Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) yang akan paralel dengan Masterplan Percepatan, Perluasan, dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diluncurkan tahun lalu.
‘’Pengurangan kemiskinan harus menjadi ideologi dan prioritas kita. Jalurnya tetap dua, mekanisme ekonomi dan program prorakyat,’’ urainya.
Stabilitas Sosial dan Politik
Soal makin maraknya aksi anarkisme di berbagai daerah menjadi sorotan Wakil Presiden Boediono yang disampaikan dalam sambutan pembukaan raker kemarin.
‘’Ada lima hal penting yang ingin saya sampaikan. Ini sangat menentukan kinerja kita di tahun 2012. Yang pertama adalah Isu stabilitas sosial dan politik. Ini isu yang sangat penting untuk ditindak lanjuti,’’ ujar Boediono saat membuka rakernas 2012.
Untuk itu dia meminta agar semua pihak menjaga kinerja seperti tahun sebelumnya, termasuk aparat pemerintah daerah yang harus terus melakukan analisa antisipatif dan rajin melakukan koordinasi dengan pusat dan sesama daerah terutama dalam masa-masa rawan.
‘’Koordinasi dengan pusat sangat penting terutama saat merumuskan dan melaksanakan kebijakan,’’ katanya.
Isu stabilitas, baik ekonomi maupun politik juga menjadi perhatian Wapres. Menurutnya stabilitas suasana yang tenang dan damai sangat diperlukan bagi berlangsungnya kegiatan perekonomian sehari-hari yang normal. Dalam menjaga stabilitas erat kaitannya dengan masalah penegakan hukum dan menjaga ketertiban umum.
‘’Demokrasi tanpa penegakkan hukum dan ketertiban adalah anarki,’’ cetusnya.
Untuk itu, Wapres menyarankan agar pemerintah daerah memperkuat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah demi mewujudkan penegakan hukum dan menjaga ketertiban umum, termasuk memperkuatnya tokoh-tokoh masyarakat dan elemen penegak hak-hak manusia.
‘’Pemimpin daerah bertanggungjawab penuh dalam menegakan hukum. Ini sangat penting demi menghilangkan kegamangan di daerah. Bertindak dini sangat penting, sebelum masalah jadi membesar,’’ sebutnya.
Selain itu, Wapres meminta untuk mewaspadai krisis pangan yang bisa terjadi tahun ini. Masalah ketahanan pangan, disebutnya sebagai hal yang mendasar, terutama terkait penyediaan bahan makanan pokok seperti beras.
Dia melihat masalah ketersediaan pangan adalah isu yang sangat menentukan untuk melewatkan 2012 dengan prestasi baik. ‘’Kita tidak boleh mengambil resiko apa pun. Ketersediaan bahan pangan harus dijaga, harga harus stabil dan terjangkau,’’ ujarnya.
Bagi instansi yang mendapat tugas memonitor ketersediaan pangan, Wapres meminta agar monitoring tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh dari pergerakan harga harian di lapangan.
Hal ini harus dilakukan bukan cuma untuk mengelola penyediaan bahan pokok, tapi juga untuk menganalisa proyeksi produksi.
‘’Gunakan statistik harga sebagai pegangan. Ini sangat penting karena jangan sampai analisa harus menunggu data supply-demand yang seringkali datangnya terlambat, ketika peristiwa kelangkaannya sudah terjadi,’’ ujarnya.
Demi mengatasi kelangkaan pangan, Wapres menegaskan agar pemerintah daerah tak ragu-ragu menggunakan stok bahan pangan demi menstabilkan pasokan dan harga. Kewajiban untuk stok itu sendiri adalah suatu kebijakan yang harus diperhatikan dan disiapkan dengan baik, terutama dalam suasana ketidakpastian ekonomi dan situasi alam.
‘’Ketersediaan stok adalah salah satu kunci dari kestabilan,’’ tegasnya.
Gubri: Jaga Iklim Investasi di Riau
Sesuai dengan instruksi Presiden, untuk menjaga stabilitas sosial dan menjaga iklim investasi dan ketenangan masyarakat, khusus untuk Riau, Gubernur Riau HM Rusli Zainal meminta aparat terkait khususnya polisi dan jaksa untuk menindaklanjuti instruksi presiden tersebut.
‘’Terutama yang akhir-akhir ini kerap terjadi dan merisaukan di Provinsi Riau. Yakni semakin maraknya aksi kekerasan, kriminalitas dan anarkisme, lebih khusus lagi penyalahgunaan senjata api yang terus meningkat,’’ ujar Gubri.
Untuk Provinsi Riau yang terus menggeliat perekonomiannya, menurut Gubri, persoalan ini sangat penting dan menjadi prioritas utama. Sebab, ini bukan saja menyangkut persoalan saat ini seperti terganggunya ketenangan masyarakt dan berpengaruh buruk bagi investasi, namun dalam jangka panjang bisa menurunkan performa Provinsi Riau dari segala sisi.
‘’Jika tidak ditangani bukan tak mungkin iklim investasi terganggu, dampaknya akan mempengaruhi lapangan pekerjaan sehingga berpengaruh buruk ebih luas,’’ ujar Gubri.
Kapolda: Forkopimda Harus Berperan Aktif
Menanggapi perintah presiden untuk menghentikan anarkisme di daerah, Kapolda Riau, Brigjen Pol Drs Suedi Husein SH usai rapat pimpinan dengan Kapolri, Kamis (19/1) malam menyatakan, bahwa Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dipimpin oleh Gubernur harus berperan aktif.
‘’Forkopimda yang diketuai oleh Gubernur dan anggotanya harus berperan aktif dalam menyelesaikan sosial,’’ ujar Kapolda.
Dijelaskan juga oleh Kapolda bahwa Forkopimda harus mampu menyelesaikan permasalahan yang akan melibatkan massa, sementara bila tidak mampu menangani dengan baik maka harus mencari win-win solution.
‘’Tokoh-tokoh masyarakat juga harus berperan aktif agar masyarakat tidak anarkis dalam menyelesaikan permasalahan. Harus mampu mencari penyelesaian yang saling menguntungkan daripada terjadi anarkis,’’ ujar Kapolda.(fal/wir/jpnn/rio/fia/rul/ila)
