JAKARTA (RP) - Komisi III DPR serius mendorong Polri untuk segera membentuk Detasemen Khusus Antikorupsi. Diharapkan, dalam satu tahun ke depan, Densus ini sudah terbentuk.

Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat mengatakan, gagasan ini pertama kali terlontar saat komisi III melakukan saat uji kelayakan dan kepatutan Komisaris Jenderal Sutarman sebagai calon Kepala Polri, Kamis (17/10) malam.

Nantinya, setelah Sutarman sudah dilantik, Komisi III DPR akan melakukan pertemuan lanjutan dengan kapolri baru.

"Pokoknya harus segera dimatangkan konsepnya. Dalam waktu satu tahun ke depan harus sudah terbentuk," ujar Martin kepada JPNN di Jakarta, kemarin (18/10).

Politisi dari Partai Gerindra itu menjelaskan, Densus Antikorupsi milik Polri ini nantinya semacam tim khusus yang diisi personil-personil polri yang punya pengetahuan dan kemampuan khusus di bidang pemberantasan korupsi.

Bahkan, lanjutnya, anggota Densus ini harus dilatih terlebih dahulu di luar negeri, di negara yang selama ini sudah biasa menggelar pelatihan kemampuan menelisik kasus korupsi.

"Karena selama ini Polri tidak fokus, campur aduk. Menangani korupsi juga, maling ayam juga, perampokan, pembunuhan, kejahatan perbankan, dan sebagainya. Nah, dengan Densus Antikorupsi ini, diharapkan kinerja polri dalam memberantas korupsi bisa terlihat nyata," terang politisi asal Siantar itu.

Selain personilnya pilihan, Densus ini juga dilengkapi dengan perangkat canggih, untuk mengimbangi modus-modus pencurian uang negara yang juga makin canggih. "Harus punya alat pemantauan dan penyadapan yang canggih," ujar Martin.

Agar kerjanya fokus, Densus ini antinya harus membuat pemetaan, daerah-daerah mana saja yang harus segera digarap sebagai prioritas. (sam/jpnn)