JAKARTA (RP) - Pemerintah sudah memasang ancang-ancang alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 331,8 triliun. Tetapi, rincian penggunaan alokasi anggaran itu masih gelap. Berkali-kali rapat antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Komisi X DPR belum menghasilkan titik terang.
Mendikbud Mohammad Nuh menuturkan, tidak masalah jika sampai saat ini pembahasan anggaran pendidikan masih terus berjalan. Sebab, dia memperkirakan finaslisasi atau pengesahan RUU APBN 2012 baru dilaksanakan bulan depan. "Pada intinya soal anggaran pendidikan yang Rp 331,8 triliun itu sudah tidak ada perbedaan (antara pemerintah dengan DPR, red)," kata dia.
Menteri asal Surabaya itu lantas mengatakan, pembahasan yang sampai saat ini masih alot ada soal program pendidikan menengah universal (PMU) atau wajib belajar 12 tahun. Dari berkali-kali rapat kerja antara Kemendikbud dengan Komisi X, anggota dewan kompak mendukung program PMU itu.
Rencananya, hari ini Kemendikbud dan Komisi X DPR akan menggelar rapat kerja lagi untuk mebahas alokasi anggaran pendidikan 2013. Nuh mengatakan, dalam rapat-rapat sebelumnya, DPR sudah menunjukkan sinyal positif akan menambah anggaran pendidikan untuk menunjang program PMU sebesar Rp 6 triliun.
Selain urusan PMU, menteri asal Surabaya itu mengatakan jika pembahasan dengan DPR yang belum tuntas adalah soal komponen dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Pihak DPR masih meminta Kemendikbud untuk menyajikan data lebih rinci lagi soal pengucuran anggaran pendidikan pada saluran DAU atau DAK tadi.
Nuh juga mengatakan, pihak DPR meminta harus ada instrumen pelaksana dana transfer daerah. Dengan adanya instrumen pelaksana ini, anggaran pendidikan yang ditransfer langsung oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah bisa dipastikan ketepatan penyalurannya.
Mantan rektor ITS itu berharap, pada rapat kerja dengan DPR hari ini, pembahasan alokasi anggaran pendidikan bisa semakin jelas. Sehingga, tidak sampai mengganggu program-program pendidikan yang sudah dirancang untuk diselenggarakan tahun depan. Diantaranya program rutin seperti dana BOS dan tunjangan sertifikasi guru. (wan/jpnn)
