JAKARTA (RP) - Pemerintah bergerak cepat menyusul diketoknya APBN-P 2013. Kemarin, Wapres Boediono menggelar rapat koordinasi terkait kebijakan kenaikan harga BBM, bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait.
Dalam rapat tersebut, dibahas persiapan menjelang naiknya harga BBM termasuk kelancaran program kompensasi yang diberikan pada masyarakat miskin.
‘’Alhamdulillah malam tadi (Senin malam, red) sudah disetujui oleh DPR kita bersama dengan pemerintah. Tadi pagi (kemarin pagi, red) saya bersama sejumlah menteri dan pimpinan-pimpinan instansi pemerintah yang lain melakukan rapat untuk mengecek kesiapan dari tindak lanjut keputusan yang ada malam tadi dan sangat penting untuk nanti kita siapkan tepat pada waktunya secepatnya,’’ jelas Wapres Boediono di Kantor Wakil Presiden, kemarin.
Boediono melanjutkan, UU APBN-P yang telah disahkan tersebut, menjadi landasan penting untuk persiapan yang dilakukan antara lain program-program kompensasi kenaikan BBM. Di samping itu, juga akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian anggaran.
‘’Jadi intinya, yang kita sekarang lakukan adalah menyiapkan apapun yang diperlukan. Baik dari segi proses anggarannya, kemudian juga ada proses perubahan-perubahan dari DIPA yang itu nanti akan dilakukan pada domain eksekutif setelah itu baru dilakukan pelaksanaannya di lapangan,’’ lanjutnya.
Boediono mengakui, sekalipun terdapat program kompensasi, ketidakstabilan ekonomi, masih akan terjadi selama beberapa bulan. Namun, berdasarkan pengalaman sebelumnya, hal tersebut bisa diatasi.
‘’Kalau ada penyesuaian harga BBM, dalam waktu tiga sampai empat bulan ada shock. Sesuatu yang nanti akan kembali ke tingkat yang lebih normal,’’ ujarnya.
Kenaikan harga bahan pokok, kata Boediono, juga akan terjadi. Namun, pihaknya berharap kenaikan tersebut tidak sampai melebihi batas normal. ‘’Jangan ada kenaikan lebih dari yang biasanya terjadi. Itu pun kita upayakan untuk kendalikan sebaik mungkin,’’ katanya.
Menyoal waktu pengumuman resmi kenaikan harga BBM, Boediono menuturkan hal tersebut akan diputuskan oleh Presiden. Karena itu, ia berharap sembari menunggu kepastian pengumuman kenaikan, masyarakat tidak gegabah untuk melakukan penimbunan BBM.
‘’Masyarakat tenang sajalah. Jadi artinya tidak usah kita borong-borong BBM sebelumnya. Kalau mau beli secukupnya sajalah,’’ ujarnya.
Sementara itu, Menkokesra Agung Laksono memaparkan penyaluran BLSM akan dilakukan secara bertahap. Sebab, tidak memungkinkan jika seluruh provinsi disalurkan secara serentak.
‘’Mulai dari 12 provinsi dulu, yang kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Jogja, Bandung, Makassar, Medan. Nanti sisanya menyusul, yang jelas secepatnya. Itu dilakukan dimana hanya yang punya KPS (Kartu Perlindungan Sosial) yang bisa,’’ ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.
Agung menekankan, begitu kenaikan BBM diumumkan pemerintah, BLSM langsung disalurkan. Setidaknya perlu waktu beberapa hari untuk menyalurkan bantuan tersebut ke seluruh Indonesia.
‘’Jadi BLSM itu nggak bisa satu hari. Nanti pembagian selama empat bulan itu juga dibagi dua, bulan Agustus dan September,’’ ujarnya. Ketika ditanya kapan BBM akan diumumkan, Agung belum bisa memastikan. Ia hanya menuturkan, kemungkinan sebelum bulan Ramadan. ‘’Saya kira sebelum puasa,’’ ujarnya.
Mendagri: Kepala Daerah Harus Dukung
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, mengimbau semua kepala daerah mendukung dan turut melakukan persiapan jelang realisasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Program subsidi dari pemerintah itu akan otomatis aktif saat harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi naik.
‘’Saya berharap kepada semua kepala daerah (mendukung, red) ini kebijakan nasional yang sudah dilakukan kajian berbulan-bulan dari berbagai aspek yang sudah diputuskan,’’ ucapnya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional PNPM Perdesaan di hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, kemarin.
Kepala daerah sebagai bagian dari sistem nasional, diharapkan Gamawan semuanya loyal. ‘’Kalau ada aspirasi yang diterjemahkan di daerah dengan program daerah sendiri silakan. Tapi ini program nasional yang harus ditaati,’’ tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus merespon sikap Gubernur DKI Jakarta, Jokowi, yang sempat dikira tidak mendukung program BLSM.
Gamawan, mantan Gubernur Sumatera Barat, itu menyadari para kepala daerah berasal dari berbagai latar belakang politik serta diusung partai politik berbeda.
Justru itu dalam perkara ini mereka diminta profesionalitasnya sebagai kepala daerah, bukan sebagai kader partai.
‘’Saya perlu memberikan warning kepada kepala daerah. Secara politik mungkin kepala daerah diusung oleh satu partai yang tidak setuju kenaikan dan pemberian BLSM, itu silakan. Saya hormati itu. Tapi sebagai kepala daerah, dia adalah bagian dari sistem nasional yang saya harapkan menaati itu semua,’’ pinta Gamawan.
Bisa saja, menurutnya, secara pribadi seorang kepala daerah tidak sepakat dengan program BLSM. Tidak ada larangan atas itu.
Namun pada praktiknya, Gamawan menegaskan, agar tidak sampai menghambat kelancaran program yang sementara dialokasikan untuk empat bulan itu. ‘’Dalam operasionalnya jangan sampai itu mengganggu program nasional,’’ terusnya.
Meski begitu pihaknya belum sampai membahas sanksi apa yang akan dijatuhkan jika benar-benar ada kepala daerah menghambat BLSM gara-gara tidak setuju.
‘’Nggak usah (sanksi, red). Tapi ketaatan kepada sistem. Ini kan ada etika dan sistem dalam pemerintahan yang harus dihormati bersama-sama,’’ ujarnya.
Kemendagri mengaku sudah melakukan pemetaan terhadap masyarakat penerima BLSM dengan metode survei dibantu Badan Pusat Statistik (BPS). Hasilnya dikroscek lagi dengan data KTP Elektronik (e-KTP).(gen/ken/owi/dyn/jpnn).
