JAKARTA (RP) - Mitigasi dampak program pembatasan konsumsi BBM subsidi terus dilakukan.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebut, program pembatasan akan memicu maraknya penyelewengan.
Kepala BPH Migas Andy N Sommeng mengatakan, BPH Migas sudah mengidentifikasi tiga periode krusial dalam pelaksanaan program pembatasan konsumsi BBM subsidi mulai 1 April 2012 nanti.
‘’Di tiap periode itu, penyelewengan BBM akan marak,’’ ujarnya di DPR, Rabu (18/1) kemarin.
Menurut Andy, periode krusial pertama akan terjadi sepanjang Januari-Maret 2012 atau menjelang pelaksanaan program pembatasan.
Pada periode ini, diprediksi akan ada peningkatan aktifitas penimbunan BBM subsidi, meningkatnya pembelian BBM subsidi, terjadinya pengoplosan, serta meningkatnya antrean BBM subsidi dengan menggunakan tangki modifikasi dan jerigen.
Lalu, menjelang 1 April 2012, diprediksi akan terjadi kelangkaan BBM subsidi di SPBU, khususnya di kawasan Jabodetabek akibat aksi borong masyarakat. Selain itu, akan muncul pula dampak sosial terhadap pembatasan.
‘’Misalnya, meningkatnya harga kebutuhan dasar serta terjadinya unjuk rasa,’’ sebutnya.
Periode krusial kedua terjadi pada April-Juni 2012. Menurut Andy, saat itu mobil pribadi di Jabodetabek akan mulai dilarang membeli BBM subsidi.
‘’Imbas utamanya, akan terjadi lonjakan pembelian BBM subsidi oleh mobil pribadi di luar Jabodetabek,’’ katanya.
Imbas lainnya, ada potensi kerja sama operator SPBU dan pembeli dengan harga kesepakatan bersama di atas harga subsidi untuk pengguna mobil pribadi di Jabodetabek.
Lalu, ada potensi naiknya modus pembelian BBM subsidi dengan menggunakan mobil pelat kuning/merah palsu yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta terjadi peningkatan substitusi pengguna transportasi dari kendaraan roda empat ke roda dua.
Imbas yang cukup menyeramkan, lanjut Andy, adalah potensi adanya tindakan anarkis masyarakat di SPBU maupun penghadangan truk tanki BBM Pertamina dari depo ke SPBU. Lalu, naiknya aksi penimbunan BBM subsidi di luar Jabodetabek.
‘’Hal ini berpotensi memicu kelangkaan BBM di Jawa Bali,’’ ujarnya.
‘’Periode krusial ketiga akan terjadi pada Juli-Desember 2012. Andy menyebut, pada periode ini, kondisi yang terjadi pada periode krusial kedua akan berulang dengan intensitas yang lebih tinggi. ‘’Khususnya potensi kelangkaan di Jawa Bali,’’ katanya.
Untuk meminimalisir dampak-dampak buruk tersebut, kata Andy, BPH Migas telah menyiapkan langkah-langkah penanggulangan. ‘’Mulai dari pre-emtif, preventif, persuasif, hingga represif,’’ sebutnya.
Andy menyebut, kegiatan pre-emtif dilakukan melalui sosialisasi kebijakan pembatasan BBM subsidi, serta melengkapi dan mencukupi fasilitas penyimpanan dan pendistribusian BBM.
Langkah preventif dilakukan melalui pengamanan dan pengawalan distribusi BBM meliputi kilang, terminal BBM, SPBU, pangkalan, hingga pengecer. Lalu, melakukan pengawasan tertutup dengan teknologi best practice seperti CCTV, RFId, maupun kartu kendali.
‘’Kami juga mengusulkan pembentukan Satgas Penganggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM,’’ ujarnya.
Langkah persuasif dilakukan melalui pembinaan kepada para pelanggar serta pengarahan pada para pelanggar. Namun, langkah respresif juga disiapkan jika para pelanggaran tidak bisa lagi diselesaikan secara persuasif.
‘’Misalnya, razia, penerapan pasal pidana, pengamanan atau penyitaan barang bukti, serta pencabutan izin usaha,’’ sebutnya.
Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim menambahkan, berdasar pantauan di lapangan, hingga pertengahan Januari ini belum terlihat adanya gejala peningkatan aktifitas penyelewengan BBM.
‘’Tapi, dalam bulan-bulan ke depan, bisa saja mulai meningkat. Ini yang harus terus diwaspadai,’’ ujarnya.
Naikkan BBM Subsidi
Sementara itu rencana penerapan pembatasan dan pengaturan BBM bersubsidi per 1 April, sepertinya juga belum sepenuhnya matang. Bahkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengungkapkan jika program konversi dari BBM ke BBG itu tidak mudah dilakukan.
Jero mengatakan, secara teori, penggunaan gas sebagai pengganti BBM memang tergolong murah. Namun hal itu harus didukung dengan sarana pendukung, seperti converter kit.
Padahal, piranti itu harus lebih dulu diproduksi atau impor. ‘’Kelihatan lah ini ribet, karena satu converter kan harus dibeli, dipasang dulu. Kemudian, SPBG juga belum banyak,’’ kata Jero Wacik sebelum sidang kabinet paripurna di kantor Presiden, Rabu (18/1) kemarin.
Meski terus menyiapkan konversi BBM ke BBG itu, Jero mengungkapkan, ada muncul pemikiran mengenai opsi baru, yakni menaikkan harga BBM bersubsidi.
Sebab, saat ini hanya dua opsi terkait dengan pembatasan dan pengaturan BBM bersubsidi. ‘’Kan cuma (pakai) converter kit yang ribet itu atau (pakai) pertamax yang mahal,’’ katanya.
‘’Sehingga ada pemikiran di DPR untuk bagaimana kalau diberi opsi satu lagi, yaitu bolehlah naik sedikit,’’ sambung menteri asal Bali itu.
Jero menjawab enteng saat ditanya jika opsi baru tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang APBN 2012. ‘’Makanya, kalau DPR setuju, undang-undangnya diperbaiki,’’ katanya. Namun dia menggarisbawahi tidak dalam posisi mengusulkan kenaikan harga itu.
‘’Saya dalam posisi harus menjalankan undang-undang,’’ imbuhnya. Pekan depan, Kementerian ESDM akan kembali bertemu dengan Komisi VII DPR untuk membahas opsi-opsi tersebut.
Di tempat yang sama, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, terus melakukan persiapan terkait penggunaan converter kit. Termasuk juga melakukan komunikasi dengan ATPM (agen tunggal pemegang merek).
‘’Diskusi informal sudah tapi nanti dalam pertemuan formil saya akan sampaikan bahwa presiden ingin pada 2014 desain mesin harus include converter kit,’’ katanya.(owi/fal/ila)
