JAKARTA (RP) - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Amir Syamsuddin menilai langkah yang diambil Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) kurang tepat.

Hal itu bertolak belakang dengan sikap partai pendukung pemerintah yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) yang menyetujui RUU tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN). Padahal PKS merupakan bagian dari Setgab. "Kurang tepat kalau dikatakan Partai Demokrat," kata Amir di DPR, Jakarta, Selasa (18/6).

Ia mengaku menyerahkan kepada Ketua Setgab, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menyikapi pembangkangan PKS. "Soal posisi PKS tentunya kita serahkan kepada ketua koalisi," ucapnya.

Dengan berbeda sikap, kata Amir, tentu akan ada konsekuensi yang bisa diterima PKS. Misalnya saja pencopotan dari koalisi dan pencopotan menteri. Meski berbeda sikap, PKS menolak menarik para kadernya yang duduk di kursi menteri.

Karena itu Amir mengaku, partainya menyerahkan kepada SBY untuk menyikapi mengenai menteri PKS di kabinet. "Sekarang walaupun berulang kali kita minta dia mundur, kalau dia tidak mau melakukan itu tentu kembali lagi ke ketua koalisi," ujar Menteri Hukum dan HAM tersebut. (gil/jpnn)