JAKARTA (RP) - Anggota Komisi X DPR, Dedi Gumelar, menyebut penundaan Ujian Nasional (UN) di 11 provinsi merupakan tragedi bagi dunia pendidikan nasional. Politisi PDIP itu menegaskan, seharusnya penundaan itu tidak terjadi karena penyelenggaraan UN sudah menjadi rutinitas tahunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Dedi menyayangkan karena penyelanggaraan UN dari tahun ke tahun justru tak kunjung membaik. "Harusnya semakin tahun harusnya semakin minimalis kesalahannya," ujarnya di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/4).
Lebih lanjut pria yang akrab disapa Miing tersebut menilai penundaan UN akan berdampak pada psikologis siswa. Pasalnya mereka telah menyiapkan diri untuk menghadapi UN, namun tiba-tiba diundur.
"Kemudian dengan hiruk pikuk semacam ini, anak-anak menjadi tercekam dengan keadaan ini," terangnya.
Selain itu Miing juga mensinyalir penundaan UN berpotensi menyebabkan kebocoran soal. Ia tak sepenuhnya percaya dengan klaim Mendikbud M Nuh bahwa naskah soal UN untuk wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Barat berbeda. "Potensi kebocoran cukup besar," ucap dia.
Karenanya Miing mendesak M Nuh segera mundur dari jabatan Mendikbud. Sebab, bentuk tanggung jawab atas penundaan UN tidak cukup hanya dengan minta maaf.
"Mendikbud harus mendidik masyarakat dan harus beri budaya yang baik. Dia harus melakukan pertanggungjawaban," tandasnya.(gil/jpnn)
