Laporan JPNN, Jakarta

Rencana interpelasi yang diusung sejumlah fraksi di DPR RI masih terus bergulir. Ada yang menanggapi kritis, ada juga yang malah langsung mencemooh. Ide itu dianggap tidak sesuai dengan semangat debirokratisasi yang bertujuan untuk menyehatkan BUMN-BUMN Indonesia yang sedang ‘’sakit-sakitan’’.

Di tempat terpisah, Menteri BUMN Dahlan Iskan malah santai saja menanggapi isu itu, Selasa (17/4), dalam beberapa momen —ulang tahun Kementerian BUMN dan acara penjualan e-toll card—, ia justru menjawab ringan,’’Silakan, jalan saja,’’ ujarnya.

Di hadapan ratusan anak buahnya, dia malah mempertegas bahwa Kementerian BUMN harus memperkuat nilai-nilai korporasi, ketimbang birokrasi. Ia mencontohkan majunya BUMN di Cina tersebab iklim korporasi yang sangat bagus.

Saat ditanya kemungkinan adanya upaya untuk menjatuhkan dirinya dari kursi Menteri BUMN, Dahlan kembali menanggapi dengan enteng. ‘’Wah, kalau ada yang ingin mengubah (Kepmen) itu dengan motif ingin jadi Menteri (BUMN), ya silakan ubah saja. Pokoknya terserah DPR saja lah. Saya tidak masalah (menghadapi interpelasi). Yang penting Indonesia bisa maju,’’ ujarnya sambil mengepalkan tangan.

Memang, bergulirnya usul interpelasi itu dicurigai terkait dengan pemanasan menuju Pilpres 2014. Seperti Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, ia menduga ada motif politik di balik manuver politisi Senayan itu. Salah satunya, kepentingan Aburizal Bakrie selaku Ketua Umum Partai Golkar.

‘’Di antara daftar 38 penggagas awal interpelasi terhadap Dahlan Iskan, 22 orang berasal dari Fraksi Partai Golkar. Orang bisa berpraduga, ini terkait dengan rivalitas Ical menuju Pilpres 2014,’’ katanya, Senin (16/4).

Apalagi, sambung Burhan, Ical, sapaan Aburizal telah mengaku secara terbuka bahwa Golkar mendukung interpelasi. Menurutnya, usul interpelasi tersebut bisa menjadi bumerang bagi pencitraan Golkar dan DPR. ‘’Terhadap Golkar, publik akan memandang proses interpelasi ini sebagai rivalitas Ical terhadap Dahlan. Sementara itu, DPR akan dianggap publik kurang kerjaan,’’ ujarnya.

Menurut Burhanuddin, akar permasalahan Dahlan dengan DPR sebenarnya hanya soal komunikasi. Dahlan mengeluarkan Keputusan Menteri (Kepmen) BUMN Nomor 236/MBU/2011 dengan semangat debirokratisasi. Melalui Kepmen itu, Dahlan ingin mempercepat proses pengambilan keputusan di tubuh BUMN untuk meningkatkan kapasitas BUMN.

‘’Selama ini, banyak BUMN yang dikelola dengan semangat birokrasi yang berlebihan. Akibatnya, pengelolaan BUMN menjadi lamban dan tidak kompetitif. Padahal, BUMN dituntut bermain di wilayah corporate culture, bukan bureaucrat culture,’’ katanya. Soal Kepmen yang dinilai bertentangan dengan UU BUMN itu, Burhan memandang sebaiknya dikomunikasikan secara lebih terbuka oleh komisi VI dengan Dahlan. Banyak mekanisme di parlemen yang bisa digunakan. Mulai rapat kerja sampai rapat konsultasi pimpinan DPR.

‘’Jangan sedikit-sedikit interpelasi. Apalagi, persoalan utamanya adalah semangat debirokratisasi yang tidak bisa ditangkap DPR,’’ ungkap peneliti senior di Lembaga Survei Indonesia (LSI) tersebut. Terkait dengan adanya potensi penyalahgunaan Kepmen, kata Burhan, hal itu nanti bisa dicek dalam pengawasan oleh DPR. Kalau memang ada penyalahgunaan, Dahlan selaku menteri yang mengeluarkan Kepmen bisa diminta bertanggung jawab. ‘’Tapi, kalau sejak adanya Kepmen itu aset BUMN malah meningkat, kontribusi BUMN ke PDB membesar, dan BUMN tampil kian kompetitif di tengah era persaingan swasta, berarti Kepmen Dahlan benar,’’ ujarnya.

Bila DPR tetap bersikeras mengajukan interpelasi, dia memprediksi Dahlan justru akan mendapat angin segar. Di tengah citra DPR yang memburuk di mata publik, muncul interpelasi terhadap Dahlan. Sementara itu, Dahlan merupakan tokoh yang tengah mendapat banyak apresiasi dari publik karena sepak terjangnya yang out of the box.

Salah seorang anggota DPR pengusung interpelasi dari Fraksi Golkar, Bobby Rizaldi, menyatakan, keputusan Golkar mendukung interpelasi terhadap Dahlan tidak dilatarbelakangi kepentingan politis. Menurut dia, tidak benar jika ada motif persaingan menuju Pilpres 2014. ‘’Sama sekali bukan itu. (Interpelasi) ini ada karena menyangkut dua kementerian, yakni BUMN dan Kemenkeu,’’ ujarnya. Menurut Bobby, dalam proses interpelasi, sesuai dengan aturan tata negara, yang wajib menjawab adalah Presiden. Nah, jika terealisasi, DPR ingin mendapat penjelasan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas kebijakan yang diambil anak buahnya.

‘’Mana yang benar dalam ranah eksekutif mengenai pelepasan aset negara,’’ katanya. Dia menegaskan, pengajuan hak interpelasi murni dilakukan dalam rangka fungsi pengawasan terhadap pemerintah.     

Sementara itu, Sekjen PKB Imam Nahrawi menegaskan, interpelasi terhadap Dahlan tidak perlu dilakukan. ‘’Saya sudah minta kepada seluruh kader di Fraksi PKB untuk tidak ikut-ikutan mengusulkan interpelasi,’’ tegasnya. Menurut dia, masih ada cara lain yang bisa ditempuh DPR, yakni melakukan tabayun (klarifikasi, red) lebih dulu dengan Dahlan. ‘’Itu bisa dilakukan melalui rapat kerja atau sejenisnya,’’ jelas Imam.

Mekanisme tersebut lebih bagus dan tidak mengurangi fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah. Menurut Imam, PKB berharap DPR dan pemerintah bisa menghentikan kegaduhan tersebut. ‘’Justru melakukan check and balance yang jauh dari politicking tapi benar-benar berbasis kemaslahatan bersama,’’ ungkapnya.

PKB, kata dia, menilai efisiensi dan pemangkasan birokrasi oleh Dahlan sesungguhnya hanya ditujukan agar BUMN lepas dari kepentingan politis.

Dalam pada itu, sebagai pimpinan, Ketua DPR Marzuki Alie mengungkapkan, pihaknya harus mengakomodir semua usul yang disampaikan anggota, termasuk usul penggunaan hak interpelasi anggota Komisi VI DPR kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan. ‘’Prinsipnya, hak anggota tidak boleh dieleminasi. Maka anggota wajib ikut aturan dan pimpinan wajib ikut,’’ ujar Marzuki di gedung DPR, Senayan, Jakarta (Selasa, 17/4).

Marzuki memaklumi, kenapa mitra kerja Dahlan Iskan itu mengusulkan penggunaan hak interpelasi. Menurutnya, hal itu terjadi karena rapat kerja dengan Dahlan Iskan, apa yang dipersoalkan dewan tidak terselesaikan. Namun, Marzuki menyarankan, sebelum mengajukan usul penggunaan hak interpelasi, perlu digelar rapat konsultasi yang melibatkan pimpinan DPR, Komisi VI dan Kementerian BUMN untuk mencari titik temu apa yang menjadi kendala.

‘’Kalau sudah konsultasi, masih tidak selesai juga, artinya anggota DPR bisa menggunakan hak interpelasi. Jadi kalau bisa sebaiknya rapat dulu,’’ pesannya. (fas/boy/ila)