JAKARTA (RP) - Harga satu kursi impor dari Jerman yang dipakai untuk mengisi ruang rapat badan anggaran (Banggar) DPR setelah menjalani renovasi terkuak. Angkanya memang tergolong fantastis. Satu kursi dibandrol seharga Rp24 juta.
Informasi ini terungkap setelah Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) Siswono Yudhohusodo menanyakannya kepada Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi DPR Sumirat.
‘’Benar ini harganya sampai Rp24 juta per kursi,’’ tanya Siswono saat mengecek ruang rapat Banggar bersama para anggota BK, kemarin (17/1).
Raut wajah Sumirat tampak agak panik. Maklum saja di dalam ruang rapat Banggar ikut hadir puluhan awak media cetak dan elektronik, ’’Iya, sekitar itu, Pak,’’ jawab Sumirat.
‘’Nyaman sih, tapi nggak cocok untuk DPR,’’ timpal Siswono sambil mencoba duduk di salah satu kursi. Berkali-kali dia menyenderkan punggungnya secara maksimal ke kursi berwarna hitam itu.
Meja-meja di ruang rapat juga baru. Tapi, produk dalam negeri. ‘’Belinya di Jerman juga, tapi Jerman yang ini, jejer’e Kauman,’’ canda Ali Maschan Moesa, anggota BK dari FPKB.
Seluruhnya ada 200 kursi baru yang dibeli. Sebagian besar masih rapi terbungkus plastik putih. Dengan harga per unit Rp24 juta, maka anggaran untuk pembelian seluruh kursi ini mencapai Rp4,8 miliar. Sebelumnya, sempat disebut lighting system (sistem penerangan) menghabiskan anggaran Rp250 juta.
Untuk karpet yang dipakai menutup ruang rapat banggar, kabarnya dialokasikan Rp5 juta per meter persegi. Adapun ruangannya sendiri berukuran sekitar 400 meter persegi (20 x 20 m). Luas itu belum termasuk ruang staf Banggar yang berukuran 80 meter persegi (4x20 m). Bila dihitung untuk ruang rapatnya saja, maka diperkirakan anggaran pembelian karpet mencapai Rp2 miliar.
Semua anggaran ini belum termasuk untuk sistem peredam suara, sound system, pemasangan dinding baru, plafon, dan fasilitas LCD. Fasilitas yang terakhir ini berjumlah 3 paket.
Masing-masing paket terdiri dari 12 TV layar datar berukuran 29 inch yang dipasang berjejer 4 ke samping dan 3 ke bawah. Sayangnya, kesekjenan DPR masih tertutup soal harganya.
BK sendiri terus melanjutkan penyelidikannya atas dugaan pelanggaran kode etik dalam renovasi ruang rapat Banggar yang menyedot anggaran sampai Rp 20 miliar itu.
Kemarin, BK meminta keterangan dari Sekjen DPR Nining Indra Saleh. Sebelumnya, BK juga telah menggali informasi dari Wakil Ketua BURT Refrizal (FPKS).
Pertemuan BK dengan Nining berlangsung tertutup selama tiga jam. Usai pertemuan itulah, BK menggelar Sidak bersama Nining ke ruang rapat Banggar.
‘’Pertanyaan akan kami jawab setelah melihat ruangannya dulu. Setelah itu silakan untuk membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya,’’ kata Ketua BK M Prakosa.
Sewaktu keluar dari ruang sidang BK, Nining sempat tidak terlihat di antara pimpinan dan anggota BK. Suasana menjadi riuh sewaktu para wartawan meminta Nining untuk keluar dan memberi pernyataan.
‘’Bu Niningnya mana? Panggil Bu Nining,’’ teriak sejumlah wartawan. Setelah tiga menit berlalu, Nining muncul dari balik pintu.(pri/izl)
