JAKARTA (RP) - Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bakal tak terbendung.
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) yang menjadi kekuatan penentu dalam sidang paripurna hari ini, Senin (17/6), hingga malam tadi menyatakan konsisten mendukung kebijakan tersebut.
Legislator Fraksi Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi XI (Keuangan) DPR Harry Azhar Aziz mengatakan, partainya tidak akan membalik arah dukungan dalam Rapat Paripurna dengan agenda pengesahan RAPBN Perubahan 2013, hari ini.
‘’Kami tidak dalam posisi main-main. Misalnya hari ini (kemarin, red) mendukung, lalu besok tiba-tiba menolak, tidak seperti itu,’’ ujarnya ketika dihubungi malam tadi.
Menurut mantan Ketua PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu, pijakan alasan partainya cukup jelas.
Jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM, subsidi bakal membengkak dan defisit APBN akan menembus 3,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Padahal, sesuai undang-undang, defisit APBN tidak boleh lebih dari 3 persen output ekonomi nasional. ‘’Masak iya kami mau mendorong pemerintah melanggar undang-undang,’’ tanyanya.
Dalam rapat final di Badan Anggaran (Banggar) DPR, Sabtu (15/6), enam fraksi yakni yakni Demokrat, Golkar, PAN, PPP, PKB, dan Hanura, menyatakan dukungan atas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Enam fraksi ini memiliki 383 kursi atau 68 persen dari total 560 kursi di DPR.
Sehingga, jika sampai dilakukan voting, akan menang dibandingkan tiga fraksi yang menolak kenaikan BBM, yakni PDIP, PKS, dan Gerindra.
Namun, jika Golkar yang memiliki 106 kursi di DPR memutuskan menolak kenaikan harga BBM, posisi akan berbalik.
Kalkulasinya, total empat fraksi penolak (PDIP, PKS, Gerindra, plus Golkar) akan memiliki kekuatan 383 kursi, sedangkan lima fraksi pendukung tinggal memiliki 177 kursi.
Jika RAPBN Perubahan yang disepakati Banggar disetujui Paripurna DPR hari ini, pemerintah bakal menaikkan harga premium menjadi Rp6.500 per liter dan solar Rp5.500 per liter. Saat ini harga kedua komoditas tersebut adalah Rp4.500 per liter.
Kenaikan harga BBM disertai dengan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (Balsem) senilai Rp150.000 per bulan kepada 15,5 juta rumah tangga. Program kompensasi itu dialokasikan selama empat bulan.
Senada dengan Harry, Anggota Komisi Energi VII (Energi) DPR dari Fraksi Golkar Bobby Rizaldi mengatakan, masalah pro-kontra kenaikan harga BBM hendaknya harus dicermati lebih teliti.
‘’Penentang kenaikan BBM sebenarnya belum punya solusi untuk mengamankan volume 48 juta kiloliter (BBM bersubsidi, red),’’ ujarnya.
Berdasar kalkulasi pemerintah, jika harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan, konsumsi BBM bersubsidi tahun ini bakal menembus 53 juta kiloliter (Kl). Subsidi juga membengkak hingga Rp297 triliun.
Namun, jika harga BBM dinaikkan, maka diharapkan akan ada penghematan dan konsumsi bisa dijaga sebesar 48 juta Kl, sehingga subsidi pun bisa ditekan menjadi Rp199 triliun.
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memonitor ketat rapat paripurna di DPR hari ini.
Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah, presiden terus memantau dan mendapatkan laporan terkait pembahasan RAPBN-P 2013.
‘’Presiden selalu mengikuti, memonitor dan mendapatkan laporan setiap pembahasan RAPBN-P 2013 baik pembahasan di Komisi maupun Banggar. Pemantauan sidang paripurna juga terus dilakukan,’’ jelas Firmanzah ketika dihubungi kemarin.
Ketika disinggung kapan pemerintah bakal mengumumkan kenaikan harga BBM, Firmanzah masih enggan menjawab. Ia hanya menegaskan, pengumuman tersebut akan segera dilakukan setelah parlemen mengesahkan RUU APBN Perubahan 2013. ‘’Terkait waktu penyesuaian harga BBM bersubsidi akan dilakukan segera setelah DPRI mengesahkan RUU terkait. Waktunya ditunggu saja, nanti akan diumumkan secara resmi,’’ imbuh dia.
Polisi Siaga Penuh
Hari ini di Jakarta, sejumlah elemen masyarakat berencana berdemonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Sejumlah titik strategis akan didatangi para pendemo. Polisi meminta masyarakat tetap tenang namun waspada. ‘’Petugas sudah melakukan langkah-langkah antisipasi, tetap beraktivitas saja seperti biasa,’’ ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Agus Rianto di Jakarta, Ahad (16/6).
Polri tidak melarang bila ada unsur masyarakat yang berdemonstrasi terkait kenaikan harga BBM. Namun masyarakat diimbau tidak mengganggu ketertiban umum apalagi sampai merusak fasilitas umum. ‘’Silahkan saja, tapi tetap dalam koridor undang-undang,’’ kata mantan Kabidhumas Polda Papua itu.
Agus menjelaskan, bila ada tindak kriminalitas dalam menyampaikan aspirasi penolakan kenaikan BBM, maka aparat di lapangan tidak akan segan-segan menindaknya secara tegas. ‘’Kita imbau masing-masing koordinator massa bisa tertib dan selalu berkomunikasi dengan petugas,’’ katanya.
Dari data perizinan yang masuk ke Polda Metro Jaya, ada sejumlah titik di ibukota yang bakal diserbu massa.
Misalnya, Aliansi Serikat Buruh dan Serikat Pekerja Tangerang Raya dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) berencana mengerahkan 1.000 orang berunjuk rasa di Pintu Tol Kebon Nanas dan Pintu M1 Bandara Soekarno-Hatta.
Lalu, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) mengerahkan 300 orang berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Kementerian BUMN, dan Istana Negara.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) mengerahkan 2.000 orang berunjuk rasa di depan Gedung DPR.
Forum Buruh DKI mengerahkan 500 orang berunjuk rasa di depan Kantor Balaikota DKI Jakarta.
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) mengerahkan 300-500 orang berunjuk rasa di depan Gedung DPR.
Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengerahkan 1.000 orang berunjuk rasa di Kawasan Industri Pulogadung.
Koalisi Rakyat untuk Indonesia mengerahkan 150 orang berunjuk rasa di depan Kementerian Perhubungan.
Serta mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan Badan Eksekutif Mahasiswa berencana menurunkan 3.000 massa ke gedung parlemen.
Agus menjelaskan, Polri telah melakukan beberapa tindakan antisipasi kerawanan terhadap rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Itu sudah dilakukan sejak 10 Juni 2013.
‘’Waktu operasinya satu bulan ke depan. Kita melakukan langkah-langkah pengamanan rencana kenaikan BBM yang nantinya akan diberlakukan pemerintah,’’ katanya.(owi/ken/rdl/sof/hpz)
