JAKARTA (RP) - Semakin gencarnya desakan agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mundur dari jabatannya karena telah gagal melaksanakan Ujian Nasional (UN) secara serentak, kali ini ditanggapi serius oleh menteri asal jawa Timur itu.
Menurut Nuh, dia tidak dalam posisi harus mundur atau tidak, karena jabatan menteri adalah jabatan politik yang diberikan oleh pemberi tanggung jawab, dalam hal ini Presiden. Karena itu dirinya mengembalikan keputusan kepada yang memberikannya.
"Saya tidak dalam posisi seperti itu. Posisi saya adalah mengerjakan apa yang sudah diamanahkan pada saya. Tanggung jawab saya pada pemberi amanah. Saya tidak dipilih langsung oleh rakyat, tapi dipilih presiden," jelas Nuh di gedung Kemdikbbud, Jakarta, Rabu (17/4).
Namun demikian, mantan menkominfo itu tidak menampik siap mengundurkan diri, jika dirinya melakukan tindakan yang berkaitan dengan moralitas, salah satunya melakukan tindak pidana korupsi.
"Kecuali yang berkaitan dengan moralitas, korupsi, saya mundur. Kalau saya terkait dengan korupsi saya mundur," tegas Nuh.
Nuh juga menyampaikan bahwa saat ini Itjen Kemdikbud tengah melakukan investigasi terhadap pelaksanaan UN. Investigasi itu menurutnya harus dilakukan sebagai bagian dari pertanggung jawaban untuk mengetahui di mana letak kesalahan UN.
"Ada tiga wilayah investigasi yang dipimpin langsung oleh irjen, yaitu pengadaan/tender akan direview, apakah ada dugaan main-main di situ. Kemudian investigasi sisi pelaksanaan, dan sisi percetakan," jelas mantan rektor ITS itu.
Dia juga tidak menyangkal persoalan anggaran Kemdikbud yang sempat dibintangi Kemenkeu karena pembahasanya telat dengan DPR, sehingga berdampak pada anggaran UN. Namun dia tidak mau menjadikan itu sebagai alasan terlambatnya pencetakan.(fat/jpnn)
