JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Partai Golkar tampaknya tidak tinggal diam atas kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan jemput paksa terhadap kadernya yang menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI, Budi Supriyanto.
Sebagaimana diberitakan Budi dijemput paksa oleh KPK dari RS Roemani Muhammadiyah Semarang Jawa Tengah.
Rekan satu fraksinya, Bambang Soesatyo mengatakan sejak awal diperiksa KPK memang Budi sudah sakit-sakitan. Bambang menduga itu akibat tekanan lantaran tersandung kasus korupsi.
"Jadi memang sakit. Kita semua di Golkar prihatin dengan apa yang terjadi dengan saudara kita Budi Supriyanto," ujarnya Rabu (16/3/2016).
Menurut Bambang, Golkar menganut asas praduga tak bersalah. Golkar tidak akan bersikap untuk memberi sanksi sebelum ada putusan pengadilan yang bersangkutan bersalah dan menjadi terpidana.
Dalam menempuh proses pengadilan, Golkar akan memberi bantuan hukum jika memang Budi membutuhkan dan memperkenankannya. "Jadi, Golkar tidak pernah tidak memberikan perhatian pada kadernya. Bukan habis manis sepah dibuang," tegas Bamsoet.
Apalagi, lanjutnya, Budi ikut andil dalam memberikan satu kursi di parlemen untuk Golkar. Karena itu, partai beringin tidak akan mengacuhkan begitu saja kader atau anggotanya yang tengah tersandung masalah.
"Setiap orang punya kekeliruan. Kalau yang bersangkutan terbukti korupsi, ya kita menyesalkan ada tindakan kurang terpuji dari kader kami," pungkas Bamsoet.
Sebelumnya, penjemputan paksa Budi Supriyanto dilakukan karena Budi telah dua kali mangkir dari panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka. Dalam kasus ini, Budi diduga menerima uang sebesar 305.000 dolar Singapura dari Direktur PT Windu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir. Tujuannya, agar Budi selaku komisi V DPR mengupayakan proyek pembangunan jalan di Pulau Seram Maluku ke dalam APBN 2016.(dna)
Laporan: JPG
Editor: Fopin A Sinaga
