Riaupos.co — Gubernur  di seluruh  Indonesia  diminta memberikan perhatian lebih terhadap pedagang kaki lima (PKL) di daerahnya. Ini agar PKL dapat lebih berkembang serta mampu memberikan kontribusi lebih besar dalam menopang perekonomian nasional. 

 Dengan adanya perhatian pemerintah terhadap  pedagang kecil, maka kehidupan PKL bisa sejahtera. “Karena itu, PKL jangan digusur, tapi ditata agar mereka bisa berkembang menjadi pedagang besar,” ujar Mendagri Gamawan Fauzi usai meresmikan kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kuliner di Kompleks GOR H Agus Salim Padang, Sabtu (14/12).

 Gamawan mengingatkan pemda agar tidak mengotomi pedagang besar dan pedagang kecil. “Saat ini, ada 463 ribu PKL di Indonesia. PKL jangan digusur, tapi sediakan tempat mereka berjualan. Pemerintah berkewajiban menyediakan itu. Kalau sudah ada tempat berjualan, tentu saja tidak ada lagi PKL yang berjualan di trotoar,” ujarnya Mendagri pada kesempatan dihadiri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Wali Kota Padang Fauzi Bahar, Staf Khusus Kementerian Perindus­trian Darul Siska, pejabat Ke­menterian Koperasi dan UKM, dan ratusan PKL.

Baca Juga :Sampaikan Pesan Pemilu Damai ke Nelayan yang Sedang Melaut

 Dia mengatakan, jika terjadi dikotomi pedagang besar dengan pedagang kecil, maka akan timbul kecemburuan sosial. Di saat pemerintah memberikan tempat bagi pedagang besar untuk berusaha, maka pemerintah juga wajib memberikan tempat bagi PKL untuk berusaha sehingga ada aspek keadilan dalam berusaha. 

  ”Saya minta gubernur seluruh Indonesia,  memberikan perhatian lebih pada PKL. Banyak hal positif dari PKL ini yang bisa diambilkan pelajaran. Jadi, jangan mengusur  PKL,” tegasnya.

 Daerah Diberi Penghargaan  

 Kemendagri mendukung  program pengembangan usa­ha PKL atau usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ka­re­na Kemendagri berperan me­wujudkan pembinaan poli­tik dalam nege­ri. Ke­sejah­teraan masyarakat sangat berpe­nga­ruh  terha­dap pere­ko­nomian di dalam negeri. Jika, masya­rakat pereko­no­miannya lebih sejahtera, ma­ka politik di dalam negeri ju­ga tak berge­jolak. Bagi,  pemerintah da­erah yang memberikan perha­tian le­bih pada  PKL, G­a­ma­wan ber­janji mem­berikan peng­­hargaan khusus. Peng­hargaan itu, akan diserahkan tahun 2014.

 “Saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan Wali Kota Padang Fauzi Bahar yang telah berhasil menda­pat­kan tempat khusus bagi PKL untuk berjualan di kawa­san GOR ini. Saya tahu per­sis, se­telah  gempa 2009 lalu, begi­tu besar keinginan beliau un­tuk menata PKL, namun se­ring terkendala pembe­ba­san ta­­nah yang pelik sehingga su­sah mendapatkan tempat un­­tuk penataan  PKL,” ujar­nya.

 

Pekan Kuliner

 Mantan Gubernur Sum­bar itu mengatakan, kawasan di GOR ini merupakan lang­kah awal dan diharapkannya semua PKL di Padang me­miliki tempat berjualan yang layak, nyaman dan higienis. Seperti di kawasan Pantai Purus dan Pasar Raya PadangUntuk itu, Gama­wan Fau­zi mendorong agar Pemprov Sumbar dapat membuat ikon wisata baru yakni Pekan Kuli­ner Sumatera Barat. Agenda ini bisa dipadukan dengan iven Tour de Singkarak atau iven besar lainnya.

 Saat ini, baru Kota Padang yang konsisten melaksanakan festival rendang. Jika, dike­mas lebih baik lagi dan dija­dikan pekan kuliner Sum­bar, maka itu lebih baik lagi. Da­lam pekan kuliner itu, selu­ruh  makanan khas Sumatera Barat dipamerkan dalam pe­kan kuliner itu. Ini tentu saja, akan menarik  kunjungan wisatawan datan ke  Sumbar.

  ”Dengan pekan kuliner ini, PKL akan meningkat  kesejahteraannya. Namun, tentu saja, PKL tersebut di­berikan pelatihan tentang bagaimana mengolah ma­ka­kan enak dan sehat ser­ta me­nata kawasan berdagang men­jadi indah,” ujarnya.

 Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Mo­ham­mad Marwan dan Direk­tur Penataan Sarana Perko­taan Dadang Sumantri me­nambahkan, pihaknya akan menjadikan ini pola nasional dengan memulai sejak awal penataan PKL dan terlem­baga. “Setelah kawasan PKL ini berdiri, perlu dilakukan pem­binaan dan akses per­modalan bagi mereka,” kata Marwan.

 Pendapat sama dilon­tar­kan Ketua DPD RI Irman Gus­man. Menurutnya PKL adalah sekolah bagi pedagang kecil untuk bisa jadi pengu­saha besar. Tahun 1998 lalu, saat ekonomi Indone­sia ko­laps akibat krisis eko­nomi, kong­lomerat banyak ti­dak bertang­gungjawab dan hanya menye­lamatkan diri­nya sendiri. “Ha­nya PKL lah yang mampu mem­bu­at eko­nomi Indonesia  mam­pu ber­ta­han mengha­dapi kri­sis . ”PKL sebetulnya ada­lah pahlawan. Karena, berkat me­rekalah ekonomi Indonesia  tidak terlalu terpuruk diban­dingkan negara lain. Untuk itu, daerah jangan membiar­kan PKL di jalan, tapi dise­diakan tempat ber­jualan yang layak, nyaman dan sehat se­hing­ga bisa sejah­tera,” ingat Irman.

Wali Kota Padang Fau­zi Bahar mengatakan, kawa­san PKL di Kompleks GOR H Agus Salim adalah salah satu langkah menata PKL.

  ”Jika ditata  seperti ini, maka tentu akan banyak orang yang berkunjung ke sini. Saya tak hanya memberikan kesempatan pedagang besar, tapi juga pedagang kecil. Ka­lau pedagang kecil dibantu, mereka bisa menyekolahkan anak mereka ke jenjang lebih tinggi dan kesejahteraannya pun meningkat,” ujar Fauzi Bahar didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang Hasrul Piliang.

 Hasrul Piliang menam­bahkan, untuk tahun 2014 nanti program penataan PKL ini dilanjutkan. Bahkan sudah dianggarkan di APBD 2014 di dua lokasi. Penganggaran ini diperlukan, apalagi Kemen­terian Dalam Negeri dan Ke­menterian Koperasi dan UKM juga sudah membuka peluang membantu satu tempat lagi untuk penataan PKL di Kota Padang. “Dengan adanya tem­pat berdagang yang layak, nyaman dan higienis ini, kami targetkan tidak ada lagi PKL yang berjualan di tepi jalan,” ujar Hasrul.

 Gubernur  Sumbar Irwan Prayitno mengatakan hampir 99 persen perekonomian Sum­­­bar ditopang UMKM. Se­banyak 84 persen dari usaha mikro, 14 usa­ha kecil dan sisanya usa­ha be­sar. Sejauh ini, bagi pemprov mau­pun pe­merintah kota dan kabu­paten telah melakukan   pember­da­yaan PKL. Kegiatan ini telah dimulai sejak tahun 2007 lalu. Pemda telah mem­berikan ban­tuan hibah dan ban­sos yang diberikan kepada PKL lewat program registrasi PKL. 

 Pemda juga mendorong dukungan perusahaan untuk menyalurkan CSR-nya ke­pada usaha mikro un­tuk te­rus  berkembang. “Kami ha­rap­kan  perusahaan dapat lebih meningkatkan  alokasi dana CSR untuk PKL. Dengan begitu, semakin banyak PKL terbantu untuk berkembang,”  ujarnya. (ayu/pe/rpg)