JAKARTA (RP) - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi mendatangkan dilema bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pasalnya kebijakan yang diambil SBY juga akan berdampak bagi Partai Demokrat yang dipimpinnya. "Satu sisi dia akan mempertaruhkan partainya untuk tidak populer. Sisi lain ada kesulitan sendiri dengan APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) kita," kata Siti di Jakarta, Minggu (16/6).
Menurut Siti, kesulitan APBN tidak cukup diterangkan pemerintah kepada masyarakat. Sehingga yang muncul adalah politisasi harga BBM. "Ini yang harus ditekankan kepada masyarakat bahwa harga BBM terkait dengan APBN," kata dia.
Siti menerangkan, kalau sosialisasi itu tidak terjadi dan hanya membuat dana-dana yang diatasnamakan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) itu amat rentan disimpangkan. BLSM merupakan kompensasi dari kenaikan harga BBM.
"Kita khawatir sekali karena ini memang tahun politik. Jadi partai-partai membonceng isu yang menjadi kebutuhan masyarakat," ucap Siti.
Ia menyatakan, masyarakat keberatan dengan kenaikan harga BBM. Sebab kenaikan itu akan berdampak terhadap melambungnya harga-harga. Namun isu kenaikan ini tidak sepantasnya dipolitisasi oleh partai-partai untuk meningkatkan elektabilitas.
"Ini bukan untuk dipolitisasi partai-partai tertentu, yang membonceng untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Karena partai punya agenda tersendiri. Bagi partai bagaimana ini meningkatkan elektabilitas. Jadi menari-menari di atas kesengsaraan masyarakat. Ini yang tidak boleh," pungkasnya. (gil/jpnn)
