“Saya menitipkan, pahami dengan jelas khususnya teman-teman yang hadir, yang berkaitan dengana area rawan korupsi, yang menyangkut anggaran, jual beli jabatan, mekanisme jasa yang ada, perizinan, dana hibah dan dana bansos,” kata Tjahjo dalam keterangannya, Selasa (15/10).

Ia juga menekankan pentingnya pencegahan korupsi dengan melibatkan semua pihak untuk saling mengingatkan area rawan korupsi dan tidak terjebak pada penyalahgunaan wewenang.

“Fungsi pencegahan ini sangat penting. Tolong pejabat politik dalam hal ini para kepala daerah, yang memahami konstruksi tata kelola pemerintahan di daerah adalah bapak/ibu sekalian, Sekda, Inspektorat Daerah, dan Biro Hukum, tolong selalu sampaikan informasi ini kepada kepada daerah,” ujarnya.

Tjahjo juga meminta Sekda menjelaskan dan mengingatkan Kepada Daerah untuk mengikuti proses dan alur kerja yang sesuai regulasi agar tidak terjebak pada area rawan korupsi.

“Seharusnya Sekdanya menginformasikan mana yang boleh mana yang tidak, ikuti proses dengan baik, sesuai hukum dan regulasi yang ada, karena Sekda ini melekat dengan Kepala Daerah, tolong untuk ingatkan,” imbuhnya.

Ia menuturkan, selama hampir lima tahun menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, ia melakukan sosialisasi bersama KPK untuk melakukan pencegahan dan mengingatkan kepala daerah untuk menghindari area rawan korupsi.

“Saya selama lima tahun ini, mayoritas hampir di 31 provinsi selalu hadir dengan Pimpinan KPK dengan Korsupgah yang sekarang ini menjadi Korwil untuk menjelaskan area rawan korupsi,” pungkas Tjahjo.

Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (15/10) dini hari. Berdasar informasi, salah satu pihak yang turut dicokok dalam operasi senyap ini adalah Bupati Indramayu, Supendi dan empat orang lainnya.

Operasi penindakan ini pun dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. “Iya benar,” kata Basaria saat dikonfirmasi, Selasa (15/10).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, selain Supendi, terdapat sejumlah pihak lain yang turut diamankan tim penindakan KPK, seperti ajudan bupati hingga pihak swasta. Para pihak tersebut ditangkap lantaran diduga terlibat dalam transaksi suap.

Sementara juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan adanya OTT KPK tersebut. “Menjelang Senin (14/10) tengah malam ada kegiatan tim KPK di Indramayu. Sekitar lima orang sudah dibawa ke gedung KPK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (15/10).

KPK menduga, pihak yang diamankan salah satunya Bupati Indramayu diduga terlibat transaksi suap terkait proyek Dinas Pekerjaan Umum. “Ada dugaan transaksi terkait proyek di Dinas PU,” terang Febri.

Hingga kini, lima orang yang diamankan telah dibawa ke gedung KPK. Mereka saat ini tengah dalam pemeriksaan intensif tim satgas KPK.