JAKARTA (RP) -Badan Kehormatan DPR berharap para direksi BUMN mengungkapkan semua bukti yang menunjukkan adanya permintaan upeti dari oknum anggota DPR kepada sejumlah BUMN.
Ketua BK M.Prakosa mengingatkan saat datang ke BK, Menteri BUMN sempat menyebut ada direksi yang tengah berada di luar negeri terus dihubungi oknum anggota dewan yang meminta jatah.
“Kata Pak Dahlan, ada direksi yang di luar negeri masih ditelpon atau di-sms (dikirim pesan singkat, red). Jadi, pasti ada buktinya. Kami akan tanya direksi BUMN soal itu,” kata Prakosa di gedung DPR, kemarin (13/11).
BK DPR, jelas dia, akan langsung melakukan sidang kode etik secara maraton setelah masa sidang DPR dimulai 19 November mendatang.
Pemanggilan akan dimulai dari direksi 3 BUMN yang dilaporkan Dahlan Iskan ke BK, yakni PT PAL, PT Garam, dan PT Merpati Nusantara Airlines. Rencananya pemanggilan itu akan langsung di hari pertama dimulainya masa sidang atau 19 November.
“Setelah itu, baru nama-nama anggota dewan yang disebut dan pihak-pihak terkait,” tegas Prakosa.
Politisi PDIP itu kembali menegaskan BK berharap para direksi BUMN membawa dan mengungkapkan semua bukti yang dimiliki. Prakosa menyampaikan BK akan sangat terbantu dengan adanya bukti-bukti itu. “Sangat bagus (kalau ada buktinya). BK menunggu dan sangat senang kalau begitu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prakosa menyampaikan sekretariat BK menerima surat terbaru dari Dahlan Iskan pada hari Senin lalu. Pimpinan BK langsung bergerak cepat dengan menggelar rapat.
“Setelah kami buka tadi, isinya ada revisi terhadap nama-nama yang telah dilaporkan,” kata Prakosa.
Pada 7 November 2012, Dahlan mengirimkan surat tertulis ke BK DPR. Melalui surat itu dia menambahkan enam nama baru anggota dewan. Sebanyak 5 orang dilaporkan meminta upeti dari BUMN. Sedangkan, 1 nama dipuji karena berusaha mencegahnya.
Laporan tertulis Dahlan itu untuk melengkapi laporannya saat memenuhi panggilan BK pada 5 November. Saat hadir di BK, Dahlan menyampaikan dua nama secara tertutup.
Belakangan itu bocor dari internal BK sendiri. Kedua nama itu adalah Idris Laena (Golkar) yang diduga tersangkut dengan PT PAL Indonesia dan PT Garam serta Sumaryoto (PDIP) yang diduga tersangkut dengan PT Merpati Nusantara Airlines.
Sedangkan, 5 inisial nama yang disusulkan Dahlan disebut-sebut adalah AQ, LM, ATP, MIEQ, dan IGARW. Merasa inisial namanya terbawa, atas inisiatif sendiri, anggota Komisi XI Achasanul Qosasi (AQ) dan anggota Komisi VI Idris Sugeng, keduanya dari Fraksi Partai Demokrat, memberikan klarifikasi. Begitu juga dengan anggota Komisi XI dari FPAN M.Ichlas El Qudsi (MIEQ) sudah memberikan bantahan.
Diakui Prakosa, revisi Dahlan itu terkait 5 nama terakhir yang disusulkannya kepada BK. Tapi, dia tidak mau menyebutkan jumlah nama yang direvisi.
“Yang namanya revisi itu ada perubahan. Yang jelas tidak ada tambahan (totalnya tetap 5 nama, red),” katanya. Saat disebut inisial “ATP” sebagai nama yang direvisi Dahlan, dia tidak mau membenarkan ataupun membantahnya.
“Saya tidak mengatakan itu ya,” kata Prakosa, lantas tesenyum. Terkait adanya revisi nama tersebut, BK akan memanggil kembali Dahlan Iskan untuk memberikan penjelasan tambahan.(pri/jpnn/ila)
