MANADO (RP) - Grup Bakrie mendapat perlakuan istimewa dari DPR dan pemerintah. Lewat APBN 2011 dan 2012 pemerintah sudah mengucurkan dana Rp2,11 triliun untuk menanggulangi lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.
Tahun anggaran 2013 pagu anggaran dinaikkan menjadi Rp2,26 triliun.
Total anggaran negara yang dikucurkan untuk menanggulangi bencana yang diakibatkan oleh ulah korporasi (swasta) itu sejak tahun 2011 hingga 2013 mencapai Rp4,36 triliun.
‘’Alokasi anggaran itu masuk dalam anggaran infrastruktur APBN 2011, 2012, dan 2013,’’ papar Yonathan S Hadi, Kasubdit Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara, Direktorat Penyusunan APBN, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, pada seminar “Perkembangan Ekonomi Terkini dan APBN 2013” di Hotel Aryaduta Manado, Selasa (13/11).
Yonathan membawakan materi berjudul “Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan Postur APBN 2013”. Dia tampil bersama Dr Bagus Santoso Msoc,Sc, ekonom regional dari Universitas Gajah Mada Jogyakarta, dan Dr Vecky AJ Masinambow SE MS, ekonom dari Universitas Sam Ratulangi Manado.
Pagu anggaran untuk penanggulangan lumpur Lapindo lebih besar dari alokasi anggaran untuk infrastruktur di daerah tertinggal (IDT).
Pada APBN 2012, pagu untuk IDT sebesar Rp1,15 triliun, dan Rp2,05 triliun pada 2013. Total anggaran untuk IDT yang dikelola Kementerian Daerah Tetinggal tahun 2012 dan 2013 mencapai Rp3,20 triliun.
Sementara pagu APBN untuk lumpur Lapindo tahun 2012 dan 2013 sebesar Rp3,79 triliun.Pada seminar yang dipadu Dr Agus Tonny Poputra itu Yonathan memaparkan, selain Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo, anggaran infrastruktur pada APBN juga dialokasikan untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan SAR Nasional (Basarnas), Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, BPKB Batam, dan BPKPB Sabang. Pagu anggaran semua badan-badan itu lebih kecil dari alokasi dana untuk lumpur Lapindo.
Untuk tahun anggaran 2012 dan 2013, Basarnas mendapatkan pagu Rp992,1 miliar dan Rp1,67 triliun. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu tahun 2012 memperoleh pagu Rp268,2 miliar, atau hanya 17,49 persen dari pagu untuk lumpur Lapindo.
Tahun 2013, diberi pagu Rp399,6 miliar, atau hanya 17,70 persen dari pagu untuk luapan lumpur Lapindo akibat ulah PT Lapindo Brantas, anak perusahaan Grup Bakrie.
Pagu anggaran untuk BPKPB Sabang tahun 2013 hanya 17,38 persen dari alokasi dana untuk Lapindo, atau 5,65 persen dari total anggaran untuk semua badan yang dibiayai APBN 2013.
Sementara pagu untuk BPKB Batam di tahun 2012 dan 2013 masing-masing Rp735,3 miliar dan Rp885 miliar.
Alokasi dana untuk kegiatan ekonomi yang punya dampak berantai (multiplayer effect) itu mencapai 47,82 dari dana untuk Lapindo pada APBN 2012, menurun menjadi 39,21 persen pada APBN 2013.
Pagu anggaran infrastruktur untuk semua badan yang dibiayai APBN 2012 sebesar Rp4,66 triliun, 32,92 persen dari total dana itu dialokasikan untuk lumpur Lapindo.
Tahun 2013, pagu dananya naik menjadi Rp6,95 triliun, 32,49 persen (Rp2,26 triliun) diperuntukkan bagi penanggulangan lumpur Lapindo.(myw/jpnn)
