NUSA DUA (RP) - Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta media untuk tetap independen dalam pemberitaannya.

Ia juga mengungkapkan media massa, baik cetak maupun elektronik harus bisa menjadi lembaga kontrol.

Tidak hanya kepada pemerintah, tapi juga kepada pihak manapun agar tetap prorakyat. Juga sebagai agen perubahan.

Hal itu diungkapkannya saat menjadi salah satu pembicara dalam pertemuan puncak Forum Pemred (Pemimpin Redaksi) seluruh Indonesia di Nusa Dua, Kamis (13/6).

‘’Kontrol bukan untuk mencari kesalahan, tapi kontrol untuk membenahi sesuatu yang kurang benar,’’ kata Dahlan di hadapan para Pemred seluruh Indonesia tersebut.

Dalam acara yang digelar hingga hari ini, beberapa tokoh media nasional menjadi pembicara bersama Dahlan Iskan. Mereka adalah Surya Paloh (Chairman Media Group), Agung Adiprasetyo (CEO Kompas Gramedia) dan Fikri Jufri (komisaris Tempo Media Group).

Saat diskusi dibuka, Dahlan Iskan mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan materi.

Diberi waktu berbicara sepuluh menit, tanpa membawa naskah mantan Dirut PLN ini mengungkapkan, tugas utama media baik sebagai pengontrol maupun posisinya yang harus netral. Jangan sampai memihak pihak tertentu didasari adanya kepentingan.

Nah, ketika membahas kebebasan pemberitaan ini, Dahlan tiba-tiba nyeletuk kalau dirinya tidak pernah mengintervensi siapa pun.

‘’Selama ini saya belum pernah menelepon dan menghubungi pemimpin redaksi untuk memuat berita atau melarang memuat berita tentang saya. Karena saya tahu, tanpa ditelepon pun akan takut sendiri,’’ selorohnya disambut gelak tawa dan tepuk tangan peserta.

Tugas berikutnya, yaitu media harus menjadi pelopor agen perubahan untuk mengubah masa depan ke arah yang lebih baik. Bila itu tidak dilakukan, maka dalam kurun waktu 10 tahun ke depan Indonesia tidak akan maju.

‘’Apalagi dengan birokrasi Indonesia yang mbulet (berbelit-belit, red), susah mau maju,’’ sentilnya.

Di samping itu, ciri khas masayarakat Indonesia sudah mulai berubah. Masyarakat saat ini menginginkan semuanya serba cepat dan instan. Hal inilah yang kemudian harus diantisipasi dengan pemberitaan media yang berimbang dan mencerdaskan.

Sementara itu, Agung Adiprasetyo (CEO Kompas Gramedia) lebih menyinggung sisi ekonomi. Misal tentang gugatan terhadap ketersediaan, kecukupan dan keandalan infrastruktur bagi publik.

Selain itu, tuntutan terhadap kesenjangan sosial semakin besar juga perlu mendapat sorotan khusus. Sehingga bisa memberi hidup lebih baik.

Sedangkan Chairman Media Group Surya Paloh menyebut Pemimpin Redaksi (Pemred) yang mengatur lalu lintas pemberitaan. Pemred juga mengatur perkembangan suatu media.

‘’Karena itu, kemampuan profesionalisme Pemred harus mampu memberkan informasi sebaik-baiknya berbagai kalangan tanpa terkecuali,’’ ucapnya.

Fikri Jufri, pendiri Tempo banyak menyoroti sifat spesifik media. ‘’Kita perlu memperhatikan sifat spesifik masing-masing media. Jangan diabaikan kompetisi yang dinamis. Sejauh ini sangat sedikit riset tentang keanekaragaman media,’’ jelasnya.

Menurut Fikri, peran komsumen media makin penting. Mereka ingin ikut membentuk informasi itu. Kadang maraknya media online yang hanya membuat sepenggal informasi yang cepat datang dan pergi sudah membentuk opini di masyarakat.

Acara ini juga dihadiri Ketua Dewan Pers, Bagir Manan. Bagir saat membuka acara ini menyampaikan rasa hormat atas inisiatif terlaksananya Forum Pemred ini.

Bagir mengutip perkataan satu tokoh pers Richard Carrier. Kata Bagir, pers sebagai cabang kekuasan yang keempat. Dalam masyarakat bebas, kontrol dan kritik adalah keharusan.

Kontrol bukan untuk menemukan kesalahan. Pemred jadilah mozaik tanpa membedakan status dan kepentingan.(san/yes/jpnn/mnf)