JAKARTA (RP) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya angkat bicara mengenai oknum anggota DPR yang suka memeras BUMN.
Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan kalau Meneg BUMN Dahlan Iskan sebenarnya sudah punya cukup bukti untuk melapor. Ia berharap Dahlan segera membuat laporan resmi ke KPK.
Di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (11/11), Adnan menyarankan agar segera melapor supaya pemeras itu bisa segera diproses. Ia yakin Dahlan mempunyai bukti valid dan tidak terbantahkan karena laporan itu berasal dari para petinggi BUMN lain.
‘’Dia (Dahlan, red) dapat daftar (pemeras) dari direksi, jelas sudah,’’ ujarnya.
Di samping itu, ia juga yakin kalau BUMN memiliki pembukuan yang jelas. Singkatnya, Dahlan sudah mengantongi bukti nama dan bukti keluarnya uang dari kantong BUMN kepada anggota dewan pemeras.
Menurutnya, dari dua bukti itu sudah cukup untuk membuat laporan.
Nah, dari laporan itu akan ditelaah KPK, apakah benar pemerasan atau ada tindak pidana lain seperti gratifikasi. Bagaimana kalau pemerasan? Adnan menyebut pihaknya tidak menangani kasus itu dan bisa dilaporkan ke Bareskrim Polri.
‘’Kalau Dahlan memang niat memberantas korupsi, ada baiknya langsung lapor,’’ imbuhnya.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida berharap Badan Kehormatan (BK) DPR bersungguh-sungguh mengungkap dugaan pemerasan yang dilaporkan Dahlan.
Untuk lebih memperjelas laporan Dahlan Iskan, ia mengusulkan supaya oknum-oknum politisi Senayan yang menjadi pihak teradu langsung dipertemukan dengan pejabat BUMN yang berupaya diperas.
‘’Dahlan Iskan juga dihadirkan dalam pertemuan untuk konfrontasi itu. BK DPR bisa menjadi mediator konfrontasi itu,’’ kata Laode. Kalau hal itu tidak mungkin dilakukan BK dengan alasan etis, maka KPK atau tim adhoc yang independen bisa melakukannya.
‘’Dengan begitu bisa ketahuan siapa yang benar dan sekaligus yang bohong,’’ sindir ‘’senator’’ dari Sulawesi Tenggara itu.
Laode menambahkan, para pimpinan partai politik (Parpol) yang merasa anggotanya dituduh seharusnya bersikap proaktif. Para elit Parpol itu harus mendorong anggotanya di parlemen yang disebut namanya untuk memberikan penjelasan yang jujur dan berani dikonrontasi.
Pihak istana yang dipimpin Presiden SBY, lanjut dia, harus terus memperkuat jajarannya agar melawan terhadap upaya pemerasan dari politisi. Termasuk mencegah upaya suap menyuap.
‘’Akan lebih produktif lagi dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, jika jajaran eksekutif dirangsang untuk bersikap sama dengan Dahlan Iskan,’’ tandasnya.
Terpisah, di Gedung KPK, mantan Meneg BUMN Sofyan Djalil mengaku tak tahu menahu dengan adanya oknum anggota DPR yang suka memeras.
Entah kurang dekat dengan bawahan atau bagaimana, ia menyebut selama menjadi menteri tak pernah dilapori adanya pemerasan. ‘’Bukannya tidak ada (pemerasan, red), tapi saya tidak tahu,’’ katanya.
Sofyan memang cukup lama meninggalkan kantor BUMN, sebab ia menjabat Meneg pada awal 2007 hingga akhir 2009. Meski demikian, dia menyebut kalau pemerasan itu bisa saja terjadi. Sayang, ia enggan menjelaskan lebih lanjut dan lebih memilih untuk menyebut dirinya tak pernah dilapori.
Dahlan sendiri mengaku tidak khawatir banyak pihak yang ‘’menyerangnya’’ karena telah melapor ke BK DPR. Ia menanggapi enteng ketika banyak politikus di Senayan yang mengatakan laporannya kurang bukti.
‘’Kita terima saja, kalau ada yang salah kita perbaiki, nggak apa-apa,’’ ujarnya di sela seminar Kewirausahaan di Bank Indonesia, kemarin.
Ia mengaku menyerahkan proses selanjutnya ke BK DPR. Jika BK DPR meminta dirinya mengajukan bukti lagi maka akan dilakukan, kalau nggak maka dirinya akan diam saja.
‘’Terserah BK, kalau mau kita lengkapi ya kita lengkapi, kalau nggak perlu dilengkapi ya nggak kita lengkapi. Yang pasti, menurut kami itu sudah cukup (bukti, red),’’ sebutnya.
Mengenai rencana lapor ke KPK, Dahlan mengaku masih memikirkan karena sebagai Menteri BUMN, ia hanya ingin membersihkan BUMN, bukan DPR.
Saat melapor ke BK dulu juga semata-mata karena permintaan BK. Terkait upaya beberapa orang untuk mendongkelnya dari kabinet, Dahlan menjawab sambil tersenyum. ‘’Terserah saja, saya ini orangnya terserah saja,’’ jelasnya.
Politisi DPR Terus Berkelit
Daftar anggota DPR yang ‘’merasa’’ dituduh melakukan pemerasan terus bertambah. Mereka berinisiatif sendiri untuk tampil di depan media dan membantah telah melakukan pemerasan.
Kali ini bantahan datang dari dua anggota dewan. Di antaranya anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrat Idris Sugeng dan anggota Komisi XI dari FPAN M Ichlas El Qudsi.
Idris Sugeng secara khusus menolak kalau dituduh meminta upeti dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).
‘’Saya Idris Sugeng dari Fraksi Partai Demokrat menyatakan bahwa tuduhan saudara Ismed Hasan Putro (Dirut RNI) dalam acara Mata Najwa bahwa saya meminta jatah gula dalam rangka CSR (Corporate Social Responsibility) sebanyak 20 ribu ton adalah tidak benar,’’ katanya.
Idris menegaskan dirinya tidak pernah berkata meminta 20 ribu ton gula untuk empat kabupaten yang menjadi daerah pemilihannya di Jawa Tengah IX.
‘’Saya hanya menanyakan dua kali apakah ada program CSR untuk dapil. Di mana letak pemerasannya kalau yang saya tanyakan adalah program CSR,’’ ungkap Idris.
Di kemudian hari, lanjur dia, atas arahan Ismed Hasan Putro, dirinya bertemu dengan seseorang dari PT RNI yang bernama Oki untuk membeli gula.
Dalam kesempatan itu, Idris membeli 4 juta ton gula secara profesional seharga Rp48 juta atau 12 ribu/kg. ‘’Itu harga normal. Tidak ada discount sama sekali,’’ katanya sambil menunjukkan secarik kertas yang disebutnya sebagai bukti pembayaran.
‘’Gula tersebut kami bagikan kepada masyarakat di Bulan Suci Ramadan yang lalu,’’ tegasnya.
Pada 5 November lalu, Ismed Hasan Putro juga diundang ke BK DPR. Kepada wartawan, Ismed Ismed Hasan Putro menceritakan setidaknya dua kali dia coba diperas oknum anggota DPR. Pertama, PT RNI diminta untuk memberikan 20.000 ton gula oleh seorang anggota DPR dengan dalih program CSR.
Permintaan itu menjelang Ramadan yang rencananya akan dibagikan ke konstituen di Dapil masing-masing anggota. Karena RNI masih merugi, Ismed menolaknya. ‘’Kalau mau ya beli,’’ katanya.
Akhirnya, anggota DPR itu menyepakati 20 ton gula untuk dibeli secara profesional. ‘’Nah, ketika membeli dalam jumlah 20 ton saya serahkan kepada anak perusahaan untuk di-handle,’’ terang Ismed sebelum memberikan keterangan kepada BK.
Pada bagian lain, anggota Komisi XI dari FPAN M Ichlas El Qudsi juga menolak disebut terlibat dalam pemerasan BUMN.
Bahkan, dia menantang Dahlan Iskan untuk menjelaskan lokasi dan waktu pertemuan, beserta direksi BUMN yang bertemu dengannya. Ichlas mengaku hanya bertemu direksi BUMN di dalam forum resmi.
‘’Tidak pernah SMS, BBM (BlackBerry Messenger), mengutus orang,’’ bantahnya. Dia juga menyampaikan dirinya bukan anggota Panja Merpati (PT Merpati Nusantara Airlines).
‘’Ini ada copy surat dari komisi. Kalau tidak masuk mana mungkin saya ikut dalam pertemuan,’’ ujar Idris. Lebih jauh, Idris mengancam akan mengirim somasi kepada Dahlan melalui tim pengacaranya dalam jangka waktu 7x24 jam. ‘’Saya merasa sudah dilukai,’’ katanya.
Sampai hari ini, Dahlan telah menyerahkan delapan nama ke BK. Tujuh di antaranya disebut meminta upeti dari BUMN. Sedangkan, satu nama dipuji Dahlan, karena berusaha mencegah teman-temannya meminta “jatah” dari BUMN.
Saat memenuhi undangan BK, Senin pekan lalu (5/11), Dahlan menyampaikan dua nama ke BK. Belakangan dua nama itu bocor.
Keduanya adalah Idris Laena (Golkar) yang diduga tersangkut dengan PT PAL Indonesia dan PT Garam, serta Sumaryoto (PDIP) yang diduga tersangkut dengan PT Merpati Nusantara Airlines. Mereka berdua juga sudah menyampaikan bantahan melalui media.
Dua hari kemudian, Dahlan mengirimkan sisa nama yang dijanjikannya ke BK secara tertulis. Dari sana muncul 5 inisial nama, yakni AQ, LM, ATP, MIEQ, dan IGARW. Belakangan, anggota Komisi XI dari Partai Demokrat Achsanul Qosasi (AQ) berinisiatif mengklarifikasi kabar itu. Menyusul kemudian M Ichlas El Qudsi (MIEQ).
Staf Khusus Menteri Kongkalikong
Praktik kongkalikong atau permainan anggaran negara tidak hanya terjadi di Senayan. Di internal kementerian, hal itu juga mewabah.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam mengaku menerima banyak laporan mengenai praktik tidak terpuji tersebut menyusul surat edaran (SE) yang pernah diterbitkannya beberapa waktu lalu.
Laporan praktik kongkalikong itu berasal dari PNS dan pegawai, baik di lingkungan kementerian, BUMN, maupun lembaga non-pemerintahan.
“Mereka terpanggil untuk bersama-sama mengawal APBN, untuk menghindari mark-up, dan kongkalikong,” kata Dipo, Senin (12/11).
Salah satu laporan tersebut adalah praktik kongkalikong staf khusus menteri yang merupakan fungsionaris Parpol tertentu. Dia berkomplot dengan anggota DPR.
Dipo mengatakan, surat aduan dari PNS kementerian itu dilengkapi data yang terperinci mengenai sepak terjang kader Parpol di kementerian, baik sebagai pejabat struktural maupun staf khusus menteri.
“Para kader partai tersebut terlaporkan berbuat tidak terpuji dengan cara mengatur pengadaan barang dan jasa yang nilai proyeknya ratusan miliar rupiah,” beber Dipo.
Tentu saja, tujuannya memenangkan rekanan tertentu yang dijagokan Parpol. Praktik itu tidak gratis. Dipo mengatakan, sebagai imbalannya, para kader Parpol tersebut meminta rekanan yang dimenangkan untuk menyetor sejumlah uang.
“Jika pungutan dari semua proyek digabungkan, besarnya dalam setahun bisa mencapai ratusan miliar rupiah,” katanya
Nah, agar praktik itu mulus, kader partai tersebut bekerja sama dengan para pejabat struktural dengan iming-iming posisi strategis yang lebih tinggi. Dipo mengatakan, jika pejabat itu menolak, dia akan dilaporkan ke menteri dan bisa dimutasi.
“Peran kader partai tersebut cukup dominan dalam menentukan pergantian atau mutasi jabatan, baik untuk eselon I, II, III, maupun IV,” jelasnya.
Menurut Dipo, sejumlah pejabat berintegritas rendah atau takut disingkirkan akan cenderung menuruti keinginan kader partai itu. Situasi di kementerian pun tidak kondusif karena program dan kegiatan diwarnai dengan kepentingan partai.
Dipo mengungkapkan, dalam surat aduan itu juga dilaporkan peran ketua fraksi tertentu dari oknum DPR yang tugasnya menciptakan program serta mengamankan agar alokasi anggaran yang sudah digelembungkan dapat disetujui DPR.
Dengan demikian, saat awal perencanaan anggaran sudah ada mark-up oleh pejabat struktural kementerian yang merupakan susupan dari kader partai.
“Ketika anggaran tersebut dibahas di DPR, maka akan diamankan oleh oknum anggota DPR dari fraksi partai tersebut,” katanya.
Peran kader partai tersebut juga ada dalam penerbitan izin atau rekomendasi. Hal itu memungkinkan terjadinya jual beli surat izin atau surat rekomendasi.
“Peran partai di kementerian yang sedemikian itu berpotensi merugikan keuangan negara,” ujar Dipo. Aduan mark-up atau kongkalikong yang masuk ke presiden dan ditembuskan ke Seskab itu tidak hanya dilakukan kader Parpol. Namun, juga staf khusus menteri yang bukan kader partai. Yakni, penggelembungan anggaran antara staf khusus menteri dan calon rekanan pelaksana proyek.
“Dalam beberapa kasus, para staf khusus tersebut memanfaatkan kedekatannya dengan menteri,” katanya.
Namun, Dipo menolak menyebutkan identitas kementerian yang disebutkan dalam surat aduan itu. Dia hanya mengatakan bahwa salah satu di antara dua kementerian itu dipimpin menteri yang berlatar belakang Parpol.
“Saya tidak mau menyebut nama orang. Saya kan bukan penegak hukum,” kelitnya.
Pria yang pernah menjabat Sekjen Organisasi Negara-Negara Berkembang (D-8) itu hanya mengatakan, laporan yang masuk tersebut merupakan kebangkitan PNS yang disebutnya selama ini termarginalkan oleh Parpol. Namun, Dipo tidak perlu mendorong untuk melapor ke aparat hukum.
“Kalau memang sudah cukup bukti, itu akan dengan sendirinya (terungkap),” ujarnya.
Laporan dari PNS atau pegawai di kementerian itu, kata Dipo, akan masuk dalam evaluasi kinerja. Namun, dia membantah bahwa hal tersebut akan berujung pada reshuffle kabinet. “Tidak sejauh itu,” kata Dipo.(dim/pri/wir/fia)
