JAKARTA (RP) - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pemerintah sudah menggelontorkan dana sebesar Rp 1 triliun untuk memperbaiki kapasitas lapas. Namun, tampaknya anggaran itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan semua lapas. Oleh karena itu Presiden meminta Menkumham untuk memaparkan perincian penggunaan anggaran itu.
"Kita sudah tetapkan anggaran Rp 1 triliun untuk meningkatkan kapasitas lapas, terutama yang overload. Tujuannya agar jangan sampai terjadi kayak yang di Medan ini. Saya ingin mendapatkan laporan digunakan seperti apa anggaran itu," kata Presiden dalam ratas dengan jajaran menteri di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma pada Jakarta, Sabtu, (13/7).
Presiden mengungkapkan, jika ternyata anggaran itu kurang, pemerintah akan menambahnnya. Meski diadili dan menjadi tahanan, kata Presiden, seorang narapidana harus mendapat hak-hak dasarnya dalam hidup. Jangan sampai, karena kurang anggaran, hak-hak itu tidak terpenuhi.
Presiden mengaku mendapat pesan singkat dari napi di Lapas Klas I Tanjung Gusta bahwa mereka kesulitan fasilitas air dan listrik. Meski demikian, diakui napi bahwa ada juga provokator yang memicu terjadi kericuhan Kamis lalu di lapas itu.
"Kalau memang masih kurang dananya, kita tambah karena sudah puluhan tahun tidak ditambah. Inilah saatnyaa mumpung ekonomi kita membaik, anggaran kita meningkat. Napi juga memiliki hak dasar yang harus dipenuhi," tandas Presiden. (flo/jpnn)
