Tak Usah Digubris
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai, isu “Geng Solo” sejatinya tak usah digubris. Pasalnya, penunjukan Irjen Nana Sudjana sebagai kapolda Metro Jaya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“(Geng Solo) Tidak usah dibesar-besarkan, tidak usah direspons. Anggap saja itu angin biasa di alam politik,” kata Margarito kepada wartawan, Kamis (26/12).
Dia menjelaskan, setiap keputusan Kapolri pasti dibuat melalui prosedur yang sah. Termasuk soal rotasi jabatan di internal Polri.
Setiap pejabat yang diangkat oleh kapolri diasumsikan sudah memenuhi syarat hukum dan kualifikasi teknis untuk jabatan tersebut.
“Saya tahu dan dapat memahami dinamika setiap pengangkatan seseorang menduduki jabatan, itu dinamika sangat biasa,” ujarnya.
“Tapi secara hukum itu tidak penting, karena tidak ada isu yang dalam dinamika itu tidak dapat diverifikasi secara empiris,” jelasnya.
Margarito meyakini, Wanjakti dan Kapolri Jenderal Idham Azis pasti memiliki catatan positif untuk menunjuk Irjen Nana menjadi kapolda Metro Jaya.
Maka, Nana harus bisa memastikan Jakarta menjadi nyaman bagi semua orang. Hanya saja, ia mengingatkan Nana agar jangan bertindak aneh-aneh selama menjadi kapolda di Jakarta.
Sebab, Jakarta adalah tempat Indonesia menyelengarakan pemerintahan, termasuk dunia menempatkan diplomatnya.
“Jakarta juga barometer sejumlah soal dalam kehidupan nasional. Nana harus dapat secara nyata tunjukan dan pastikan dia kapabel untuk semua pihak,” pungkasnya.
Sementara Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menganalogikan isu “Geng Solo” ini saat dirinya menjadi Panglima TNI. Saat ia menjadi panglima, dirinya cederung memilih orang-orang yang dulu pernah bekerja bersamanya dan tentunya memiliki prestasi yang baik.
Orang-orang itu, kemudian ditempatkannya pada posisi yang memang dibutuhkannya.
“Saat jadi panglima, mereka-mereka ini bisa saya tunjuk sebagai asisten saya. Analoginya seperti itulah kira-kira,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/12).
Adalah sebuah hal yang mustahil apabila jabatan strategis, termasuk di Polri, diberikan kepada orang yang sembarangan. Tentu saja, ada berbagai pertimbangan matang serta kalkulasi, bukan saja untuk mengetahui apakah calon tersebut memiliki kapasitas untuk mengemban tugas besar
“Apakah memiliki loyalitas untuk bekerja, baik loyalitas kepada atasannya maupun kepada organisasi dan kepada negara. Yang ketiga adalah memiliki integritas” tuturnya.
Hal itulah yang kemudian menjadi perhatian dan pertimbangan seorang pemimpin untuk memilih pembantunya. “Nggak mungkin sebuah jabatan yang sangat penting dipertaruhkan dengan cara-cara mendapatkan seseorang yang tidak terbukti hebat di lapangan,” tegasnya.
Sumber: JawaPos.Com dan pojoksatu.com
Editor: Firman Agus
