JAKARTA--Deputi bidang Monev dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Bima Haria Wibisana menyoroti kecenderungan terjadinya pembengkakan lembaga-lembaga, serta adanya pemekaran daerah. Pasalnya, kedua hal tersebut menjadi salah satu indikator membengkaknya keuangan negara, sehingga mempengaruhi pengembanan infrastruktur di daerah-daerah.
"Keuangan negara kita jadi berat karena harus mendukung dana untuk lembaga-lembaga dan daerah otonom baru. Ini sangat tidak efisien karena Indonesia masih dalam tahap berkembang," kata Bima di Jakarta, Kamis (12/1).
Kandidat kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) ini menambahkan, kelembagaan pemerintah di Indonesia memiliki model serupa, meskipun masing-masing instansi punya peran berbeda satu sama lain. Contoh di institusi kesehatan, di mana direktur sebuah rumah sakit tak bisa mengintervensi dokter ahli.
"Karena itu pemerintah harus memiliki keberanian mempengaruhi DPR agar dalam membuat undang-undang tidak selalu mengamatkan pembentukan lembaga baru," cetusnya.
Terkait dengan reformasi birokrasi, Bima mengatakan, LAN harus menjadi center of excellence. Untuk menjadi center of excellence, dibutuhkan waktu enam tahun dalam membangun customer services. Dia juga menyebutkan berbagai kelemahan di LAN yang harus diperbaiki, misalnya saat diklat pim. Mulai dari sistem absen yang manual, bisa nitip, jual beli soal dan sebagainya.
"Harus diubah mekanismenya, apalagi LAN sudah mengajukan diri untuk dinilai reformasi birokrasinya," ucapnya.
Lebih lanjut dikatakan, untuk meningkatkan kompetensi aparatur, tidak cukup hanya dengan diklat di LAN. Setelah diklat, mereka perlu pendampingan atau technical assistance. "Ya mirip diklat e-procurement yang dilakukan LKPP lah, tak bisa dilepas begitu saja, tetapi ada pendampingan," terangnya.(esy/jpnn)
