PINJAMAN UANG MUKA PERUMAHAN DINAIKKAN RP 70 JUTA

Jamsostek Bangun Rumah Sakit Pekerja

Hukum | Sabtu, 11 Agustus 2012 - 01:01 WIB

Jamsostek Bangun Rumah Sakit Pekerja
ilustrasi/ist/int

Riau Pos Online - PT Jamsostek (Persero) segera merealisasikan pembangunan rumah sakit pekerja bekerjasama instansi terkait lainnya. Selain itu, untuk meningkatkan kepesertaan, BUMN yang akan bertransformasi sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan itu, mengkaji menaikkan Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal Rp 70 juta.

"Kita akan siapkan transformasi Jamsostek menjadi BPJS pertengahan 2015 sembari meningkatkan benefit dan akses bagi seluruh peserta," kata Dirut PT Jamsostek Elvyn G Masassya seusai serah terima jabatan menggantikan Hotbonar Sinaga di Gedung Jamsostek, Jumat (11/8).

Baca Juga :Sampaikan Pesan Pemilu Damai ke Nelayan yang Sedang Melaut

Seperti diketahui, suksesi direksi di PT Jamsostek (persero) yang mengelola dana investasi Rp 119 triliun itu, berlangsung mulus. Jika sebelumnya, banyak direksi di drop dari luar, kali ini seluruh direksi didominasi mereka berkarier di PT Jamsostek. Menariknya, jika sebelumnya para direksi Jamsostek berusia 50-60 tahun, tujuh direksi Jamsostek kali ini tergolong muda dengan usia berkisar 40-50 tahun.

Elvyn mengatakan, Jamsostek akan realisasikan pembangunan rumah sakit khusus bagi pekerja bekerjasama instansi terkait serta membangun rumah susun pekerja di sejumlah daerah. Nantinya, Jamsostek pun akan mengusahakan akses pangan murah bagi pekerja.

"Kita juga akan lebih mendekatkan outlet terhadap peserta di 440 Kabupaten/Kota sembari melakukan sosialisasi transformasi BPJS Ketenagakerjaan," terangnya.

Terkait dengan program pensiun yang akan dikelola Jamsostek setelah menjadi BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn mengatakan, pihaknya masih menunggu berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah, sekalipun proaktif memberikan berbagai masukan.

Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kepesertaan, Direktur Kepesertaan Junaedi mengungkapkan, instansinya segera memperbaiki data base kepesertaan Jamsostek.

"Kita juga memiliki alat meningkatkan kepesertaan melalui program Dana Peningkatan Kepesertaan Peserta (DPKP), misalnya dengan mengkaji menaikkan pemberian Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) maksimal Rp 60-70 juta sehingga pekerja bisa mengambil KPR," terangnya.

Dia berharap melalui sejumlah langkah tersebut, akan membuka pola pikir masyarakat bahwa mengikuti program Jamsostek dalam program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (Jk) dan program pensiun sebagai suatu kebutuhan primer.

"Sekarang ini dalam benak masyarakat program Jamsostek masih merupakan kebutuhan sekunder," imbuhnya.

Terkait dengan dana tak bertuan di Jamsostek, Junaedi memberikan klarifikasi, dana-dana itu ada yang memiliki.

"Istilahnya bukan dana tak bertuan, tapi ada yang memiliki yaitu peserta. Sekarang kita sedang data kembali untuk diberikan pada pemiliknya, karena semua peserta itu terdaftar," terangnya.

Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Informasi, Agus Supriyadi menjelaskan, pihaknya secara proaktif memberikan sejumlah kajian Peraturan Pemerintah (PP) maupun peraturan lain terkait transformasi Jamsostek menjadi BPJS.

"Dengan begitu, peningkatan layanan itu terkait juga dengan management support, bukan hanya di front office saja," imbuh Direktur Pelayanan Achmad Riadi.

Direktur Investasi Jeffry Haryadi,mengungkapkan, Jamsostek akan terus menjaga kelolaan investasi dengan memberi return lebih baik dan bekerjasama dengan BPD di daerah ikut mensosialisasikan program jaminan sosial.

Sedang Direktur Umum dan SDM Amri Yusuf dan Direktur Keuangan Herdy Trisanto menekankan, pihaknya akan meningkatkan support system terhadap peningkatan performance dan kepesertaan Jamsostek, melalui perekrutan dan mengirim sejumlah karyawan meneruskan program S-2 ke sejumlah perguruan tinggi dalam dan luar negeri.

"Kita juga sekarang tengah melakukan pemisahan aset peserta dan pengelola, bekerjasama BPKP yang saat ini sudah mencapai tahap 90 persen," kata Herdi Trisanto.

Selain itu, melakukan kajian sistem pelaporan akuntasi baru bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sehingga ketika bertransformasi jadi BPJS, bisa langsung diakses dan tidak merubah-rubah lagi.(dem/rmol/jpnn)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook