JAKARTA (RP) - Diam-diam politisi Senayan juga memerhatikan hasil survei Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) yang menyatakan DPR adalah lembaga terkorup di negeri ini. Wakil Ketua DPR Fraksi PDI Perjuangan, Pramono Anung menjelaskan bahwa hasil survei itu harus menjadi evaluasi lembaga DPR apalagi sudah menjadi sorotan publik.

"Korupsi itu selalu dikaitkan dengan DPR, seperti kasus Hambalang, Wisma Atlet, pendidikan. Padahal lembaganya tidak korup, hanya oknum-oknum saja. Ini sangat disayangkan, lembaga ini bukan korup," kata Pramono kepada wartawan, Senin (11/6), di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Dia menegaskan, stigma seperti ini akan membuat membuat orang yang memiliki niat baik jadi takut masuk DPR.

"Makanya, anggota dan pimpinan harus mengevaluasi. Sepeluh hingga sebelas bulan terakhir selalu diberitakan. Lembaga lain tidak sama dengan lembaga ini, karena pemberitaan yang terus menerus," tambah Pramono.

Meski begitu, mantan Sekjen PDI Perjuangan itu meyakini bahwa masih banyak sekali anggota DPR yang baik.

Seperti diketahui, citra parlemen di Indonesia di mata masyarakat benar-benar jeblok. Dari semua lembaga yang ada di negara ini, masyarakat menganggap DPR-lah lembaga yang paling korup. Hal itu, terungkap dalam hasil survei SSS melibatkan 2.192 responden yang tersebar di 33 provinsi.

“Jumlahnya mencapai 47 persen. Ini angka tertinggi di atas lembaga-lembaga lain. Itu prosentase yang muncul ketika reponden ditanyakan lembaga apa yang paling korup di Indonesia. Hasilnya mayoritas responden menyebut DPR,” ujar peneliti SSS Muhammad Dahlan, Kamis (7/6).

Di bawah DPR ada Ditjen Pajak (21,4 persen), Kepolisian (11,3 persen), Parpol (3,9 persen), dan Kejaksaan Agung (3,6 persen).

“Yang mengejutkan, TNI dianggap paling bersih dengan hanya 0,1 persen yang meyakini ada korupsi di tubuh TNI,” ujar Dahlan.

Selain jadi lembaga yang dipersepsikan paling korup, mayoritas masyarakat juga memandang para anggota legislatif saat ini hanya menjadikan DPR sebagai tempat cari makan. (boy/jpnn)