JAKARTA (RIAUPOS.CO)- Pembatalan jamuan secara sepihak oleh pemerintah Singapura dalam Singapore Airshow 2014 tidak membuat Pemerintah Indonesia gentar atau bergeming untuk mengubah nama KRI-nya.
Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Moeldoko menegaskan bahwa pihaknya akan tetap memakai nama Usman Harun sebagai nama salah satu kapal perangnya.
‘’Prinsipnya kami bekerja sama dengan siapa pun dengan baik. Tapi kalau terkait dengan masalah kedaulatan, no way!’’ tegas Moeldoko, Senin (10/2) di komplek parlemen.
Moeldoko menjelaskan bahwa ketidakhadirannya dalam acara tersebut merupakan inisiatif dirinya dalam menanggapi pembatalan undangan perwiranya serta Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin oleh Singapura. ‘’Saya juga mengambil sikap. Kalau anak buah saya tidak berangkat masa saya harus berangkat,’’ cetusnya.
Jenderal TNI bintang empat tersebut mengatakan bahwa isu yang membuat hubungan kedua negara menghangat tersebut belum sampai mempengaruhi hubungan kerja sama militer Indonesia-Singapura. Namun, dia menekankan bahwa keberlanjutan kerja sama tersebut tergantung dari sikap Singapura dalam menyikapi masalah tersebut.
‘’Ya bagi saya tidak ada masalah, tergantung mereka membawa masalah ini ke situasi yang tidak bagus. Tapi bagi saya kita jalan baik-baik saja. Tidak ada sesuatu yang perlu dikembangkan,’’ kata Moeldoko. Kendati sudah terlanjur menghangat, dia mengatakan bahwa saat ini kerja sama militer kedua negara masih kondusif. ‘’Tidak ada perubahan yang signifikan di dalam hubungan kerja sama militer antara Indonesia-Singapura,’’ ungkapnya.
Moeldoko juga menambahkan bahwa dirinya tidak terima apabila Usman dan Harun dianggap oleh negara pulau tersebut sebagai teroris. ‘’Saya tidak menerima kalau Usman-Harun dinyatakan sebagai teroris, dia adalah aktor negara, bukan aktor nonstate. Mereka itu marinir,’’ ujarnya.
Anggota komisi I DPR Guntur Sasono mengatakan bahwa Usman dan Harun merupakan pahlawan nasional yang tidak dapat dianulir lagi oleh siapa pun. ‘’Singapura tidak punya hak untuk mengorek masa lalu yang sudah selesai. Itu hak kami menamai kapal perang dengan nama pahlawan,’’ kata Guntur.
Menurutnya, sikap Singapura tersebut dapat mengganggu stabilitas di kawasan Asean. ‘’Indonesia punya kewajiban menjaga kedamaian di Asean. Masalah ini seolah dibuat oleh negara di dalam Asean itu sendiri,’’ ujarnya.
Aksi kepahlawanan Sersan Usman dan Kopral Harun memang terbilang heroik. Keduanya ditangkap oleh militer Singapura usai meluluhlantakkan bangunan gedung McDonald House di Orchard Road pada Maret 1965 saat konfrontasi dengan Malaysia. Akibatnya, 3 orang tewas dan 33 orang lainnya luka parah. Pengadilan Singapura lalu memvonis mati keduanya dengan cara digantung pada 17 Oktober 1968 di penjara Changi, Singapura.
Sementara itu, menurut pengamat hubungan luar negeri Hikmahanto Juwana, tindakan Singapura ini akan menimbulkan keretakan hubungan kedua negara. Ia menilai, protes Singapura ini terlalu mencampuri urusan internal Indonesia.
Guru Besar Hukum Internasioanl, Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu pun memprediksi ketegangan ini akan semakin terasa nanti. Pasalnya, protes negeri Singa itu masih mungkin terus berlanjut.
Pemerintah Singapura bisa saja memanggil duta besarnya yang ada di Indonesia sebagai protes lanjutan yang semakin keras. Kendati demikian, Pemerintah Indonesia sendiri juga bisa memanggil duta besar Indonesia di sana.
‘’Tindakan ini sebagai protes pemerintah Indonesia atas campur tangan Singapura terhadap masalah internal Indonesia,’’ ujarnya. Meski diakuinya, hal ini tidak akan baik dalam konteks sesama anggota ASEAN yang seharusnya menjunjung penyelesaian melalui consensus.
Oleh karena itu, lanjut dia, pertemuan kedua menteri luar negeri dalam waktu dekat akan menjadi sangat penting bagi kedua negara.
Sebab, diharapkan dari pertemuan tersebut didapatkan solusi yang baik dan pengertian dari kedua belah pihak. Namun, ada yang perlu digaris bawahi. Ketegangan yang terjadi di level pemerintah ini diharapkan tidak semakin meluas di kalangan rakyat kedua negara.
‘’Pemerintah Indonesia perlu melokalisir agar permasalahan ini tidak merembet menjadi ketegangan antar rakyat, melalui sosial media. Juga ketegangan ini diharapkan tidak menganggu hubungan ekonomi kedua negara,’’ jelasnya.
Sementara itu, pihak istana menyesalkan pemerintah Singapura yang dinilai berlebihan dalam menyikapi kasus KRI Usman Harun. Sebab, selama ini hubungan diplomatik kedua negara cukup baik.
Bahkan, kedua negara telah sepakat untuk mengubur luka masa lalu terkait peristiwa pemboman di Orchad, Singapura oleh dua pahlawan nasional tersebut.
‘’Saat tabur bunga oleh PM Lee Kuan Yeuw di makam kedua pahlawan nasional tersebut, kami sudah melihat bahwa sudah ada penyelesaikan atas masalah yang terjadi di masa lalu. Bagaimana kita melihat sejarah di masa lalu dan bagaimana kita menata hubungan bilateral. Seyogyanya kita berangkat dari suasana hubungan baik yang telah kita bangun,’’ papar Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah, di Komplek Istana Kepresidenan, kemarin.
Faizasyah menuturkan, untuk mengatasi persoalan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menugaskan Menkopolhukam Djoko Suyanto.
Namun, dia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan mengganti nama kapal perang tersebut, hanya karena pihak Singapura merasa keberatan.
Menyoal pembatalan pertemuan diplomatik antara Panglima TNI Moeldoko dan Panglima Militer, Faizasyah memaparkan hal tersebut merupakan bentuk dari persoalan yang melebar.
Pihaknya pun menyesalkan pemerintah Singapura yang tidak mempertimbangkan hubungan baik kedua negara yang telah terjalin sekian lama.
‘’Jadi mengenai pembatalan partisipasi kita, itu adalah bentuk perluasan dari masalah. Kita sudah tegas dalam sikap kita. Tentunya pihak Singapura juga harus menimbang-nimbang prospek ke depan dari suatu kondisi yang tidak menguntungkan dalam masalah ini. Kita sudah membangun persahabatan ke ASEAN, bilateral juga baik, janganlah kemudian hal-hal seperti ini melihat kembali ke masa lalu yang sebenarnya sudah selesai,’’ paparnya.
Tetap Undang Singapura
Kebijakan pemerintah Singapura menarik undangan Singapore Airshow 2014 untuk Panglima TNI Jenderal Moeldoko, tidak membuat hubungan kedua negara renggang. Indonesia masih mengakui Singapura sebagai tetangga dan sahabat, dengan mengundang sebagai tamu dalam even Sail Raja Ampat 12 Juni mendatang.(jpnn)
