JAKARTA (RP) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menunggu keseriusan Badan Kehormatan (BK) DPR untuk mengusut praktik pemerasan terhadap BUMN.
Jika laporannya tidak ditindaklanjuti, Dahlan baru akan menyerahkan kasus itu ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
‘’Apakah akan melapor ke KPK, saya akan lihat perkembangannya nanti,’’ ujar Dahlan usai acara pemberian mobil ambulans bantuan dari PT Askes di Kementerian BUMN, Kamis (8/11).
Dahlan masih harus melihat perkembangan dari laporannya ke BK DPR sebelum memutuskan untuk melaporkan kasus itu ke KPK.
‘’Saat pertemuan dengan BK DPR Senin (5/11) lalu, Dahlan sudah menyerahkan dua nama, dari tiga peristiwa. Sebab satu nama terlibat dalam dua peristiwa yang berbeda. Rabu (7/11) lalu, Dahlan kembali memberikan enam nama melalui surat. Satu orang dipuji karena mencegah teman-temannya meminta jatah ke BUMN.
Dahlan mengaku tidak akan membuka identitas nama-nama tersebut. Sebab nama-nama itu sudah menjadi hak Badan Kehormatan DPR. Meski begitu, dirinya tidak keberatan kalau BK yang membukanya ke publik. ‘’Kalau BK yang buka silakan, apa yang saya laporkan sudah jelas. Saksi-saksinya juga begitu,’’ lanjutnya.
Nama-nama yang diberikan itu, kata dia, sudah final dan tidak akan ada tambahan lagi. ‘’Kalau yang saya berikan itu belum dianggap bukti, saya jadi bertanya-tanya. Kita komit nggak sih memberantas korupsi, kalau semua korupsi berlindung di balik prosedur. Apakah bukti itu dalam pengertian kalau kita memberi uang,’’ ungkapnya.
Mantan Dirut PLN ini mengatakan, laporan yang disampaikan ke BK sudah sangat jelas dan vulgar, sehingga pihaknya berharap itu bisa ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh.
‘’Kalau itu masih juga belum cukup, saya betul-betul nggak tahu lagi komitmen memberantas korupsi di negeri ini benar-benar ada nggak,’’ keluhnya.
Dia mengaku saat ini hanya bisa menunggu BK DPR menindak laporannya.
‘’Saya tidak dalam posisi (untuk menindaklanjuti, red) itu. Badan Kehormatan yang meminta, saya orang yang diminta. Nah, orang yang diminta sudah menyampaikan laporannya. Bahwa nanti laporan itu di-follow up atau tidak ya terserah,’’ paparnya.
Siang harinya Dahlan mendadak didatangi oleh sekitar 20 orang yang tergabung dalam Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred). Namun Dahlan mengaku sama sekali tidak mengetahui alasan mereka datang tiba-tiba ke Kementerian BUMN. ‘’Maaf, saya tidak mengumpulkan. Itu mereka inisiatif sendiri berkumpul di sini. Saya tidak mengundang,’’ tegasnya.
Ketua Forum Pemred, Wahyu Muryadi mengakui pertemuan itu memang bukan atas undangan Dahlan, tetapi inisiatif mereka sendiri untuk mendengar perkembangan isu aktual terkait pemalakan DPR.
‘’Tadi diungkapkan sisi-sisi yang bisa jadi background saja, supaya kami tidak salah menulis atau misleading,’’ ungkap Pemred Tempo itu usai pertemuan tertutup dengan Dahlan.
BK Gelar Rapat
Jajaran pimpinan BK menindaklanjuti dengan cepat surat dari Dahlan Iskan yang berisikan susulan nama-nama oknum anggota DPR yang meminta upeti dari BUMN.
Hanya sehari setelah diterimanya surat tersebut oleh sekretariat BK, pimpinan BK langsung menggelar rapat yang diikuti dengan konferensi pers.
‘’Isi surat itu adalah tambahan keterangan terhadap 1 dari 3 peristiwa yang disampaikan Pak Dahlan hari Senin lalu,’’ kata Ketua BK M Prakosa kepada wartawan di gedung DPR, Kamis (8/11). Turut mendampingi anggota BK Ansori Siregar (FPKS) dan Alimin Abdullah (FPAN).
Menurut Prakosa, memang ada sejumlah nama baru yang muncul dalam surat itu. Tapi, semuanya menyangkut salah satu BUMN dari tiga BUMN yang sudah dilaporkan Dahlan sebelumnya.
Ketiga BUMN itu adalah PT PAL, PT Garam, dan PT Merpati Nusantara Airlines. ‘’Jumlahnya 5 orang dari beberapa fraksi,’’ kata Prakosa.
Tapi, Prakosa tetap tidak mau menyebutkan nama, inisial, atau latarbelakang fraksi kelima orang itu. Dia beralasan, sesuai tata beracara BK, informasi itu masih bersifat rahasia.
‘’Yang jelas setelah reses kami akan melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap semua pihak yang disebut Dahlan Iskan,’’ tegas politisi PDIP itu. DPR saat ini masih menjalani masa reses dan baru mulai bersidang lagi pada 19 November.
Dalam perspektif BK, informasi yang disampaikan Dahlan Iskan masih bersifat sekunder. Dahlan sendiri menerima laporan anak buahnya di BUMN.
Dalam hal ini, BK harus memperoleh data dan informasi beserta bukti dari pihak di BUMN yang langsung berhubungan dengan peristiwa yang diduga mengarah kepada pemerasan itu.
‘’Beliau (Dahlan, red) mendengar dari seseorang tentang adanya peristiwa. Ini data sekunder, karena beliau tidak mengalami sendiri, mendengar sendiri, atau melihat sendiri. Hanya berdasarkan keterangan seseorang atau beberapa direksi,’’ ujarnya.
Karena itu, usai reses, BK akan mulai melakukan pemanggilan terhadap direksi dari tiga BUMN yang disebut Dahlan. ‘’Setelah itu (memanggil) anggota-anggota dewan yang disebutkan direksi,’’ tegas Prakosa.
Dia menambahkan informasi yang diberikan Dahlan, sepanjang bisa dibuktikan, dapat menjadi momentum yang bagus untuk pembenahan di eksekutif dan legislatif. ‘’Kami berharap banyak isu ini bisa dibuktikan, sehingga menjadi momentum bersejarah,’’ katanya.
Ansori Siregar menegaskan, selain tujuh nama anggota DPR yang sudah diungkap Dahlan, BK juga akan menelusuri dugaan pemerasan lain.
Misalnya, informasi dari mantan Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga yang mengaku pernah diminta upeti oleh sejumlah anggota dewan. ‘’Itu juga akan kita proses semua,’’ tegas Ansori.
Dia sebenarnya termasuk kecewa Dahlan baru menyerahkan tujuh nama, belum sepuluh nama seperti yang dijanjikan. Selain itu, 6 nama di antaranya masih terkait dengan peristiwa yang sama.
Meski begitu, Ansori tetap mengapresiasi langkah yang ditempuh Dahlan Iskan. Menurut dia, keberanian Dahlan membawa persoalan ini ke BK DPR telah menimbulkan efek positif buat perbaikan eksekutif dan legislatif.
‘’Anggota dewan kini berpikir seribu kali untuk melakukan kongkalingkong,’’ katanya.(pri/bay/wir/ila)
