JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri diprediksi tak akan memenuhi panggilan Komnas HAM terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam alih proses pegawai lembaga antirasuah menjadi ASN, Selasa (8/6/2021).
Hal itu diungkapkan Kasatgas Penyelidik KPK, Harun al-Rasyid. Mendengar kabar itu, Harun pun geram.
"Saya sudah mendengar (pimpinan KPK tidak akan hadir, red). Justru saya agak geram," kata Harunkepada wartawan di Gedung C1 KPK, Senin (7/6/2021) malam.
Harun yang merupakan satu dari 75 pegawai KPK tak lulus asesmen itu mengaku mendengar kabar Firli akan mangkir pemeriksaan karena ada ada kegiatan rapat pimpinan.
"Besok itu katanya pimpinan tidak bisa menghadiri undangan dari Komnas HAM itu, karena ada rapim atau apa gitu," ujar Harun.
Menurut dia, Firli mestinya bisa meluangkan waktu untuk memenuhi panggilan tersebut sebab tak akan membutuhkan waktu lama.
Apalagi, Komnas HAM kata dia telah meminta sejumlah pihak yang terlibat dalam proses TWK, agar kooperatif. Selain KPK, Komnas HAM juga memanggil sejumlah pihak atau lembaga yang terlibat TWK seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga Kemenpan-RB.
"Sebenarnya, berapa lama sih Komnas HAM itu akan memintai keterangan. Itu enggak lama," imbuhnya.
Harun yang kerap dijuluki sebagai "Raja OTT KPK" itu lebih lanjut berharap agar polemik TWK bisa segera selesai. Dan penyelesaian polemik tidak merugikan para pegawai, termasuk dirinya.
Ia mengaku masih heran dengan penonaktifan 75 pegawai lewat TWK. Kecuali upaya terstruktur untuk menyingkirkan, Harun mengaku tak menemukan alasan dirinya harus diberhentikan.
"Saya belum make sense apa yang dilakukan pimpinan ini saya belum masuk dipikiran belum menemukan, ini apa yang ingin dilakukan oleh pimpinan. Saya seorang anak, diusir dari rumah oleh bapak sendiri tanpa saya melakukan kesalahan," kata dia.
Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam sebelumnya mengaku telah melayangkan surat pemanggilan terhadap Firli soal TWK KPK. Firli rencananya akan diperiksa Selasa (8/6) menindaklanjuti laporan janggal TWK yang dilayangkan 75 pegawai.
Namun, Anam enggan menyebutkan kabar mengenai ketidakhadiran Firli di Komnas HAM.
"Yang pasti surat pemanggilan sudah kami layangkan dengan waktu yang patut," ujar Anam kepada wartawan, Ahad (6/6).
Sumber: JPNN/News/CNN/Berbagai Sumber
Editor: Hary B Koriun
