JAKARTA (RP)-Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengatakan, susahnya pembahasan mengenai Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) kali ini diakui cukup melelahkan. Pasalnya, hingga kini belum juga menemukan titik terang mengenai penetapan BPIH untuk tahun 2012. ‘’Kenyataannya sekarang ini memang begitu. Sebagainya pembahasan yang sudah-sudah, pembahasan BPIH ini cukup melelahkan,’’ ungkap Suryadharma di Jakarta, Sabtu (7/4).
Dijelaskan, pembahasan mengenai BPIH seharusnya sudah dapat selesai pada triwulan pertama tahun 2012. Tapi, BPIH belum bisa ditentukan karena masih ada beberapa poin penting yang perlu dibahas lebih mendalam. Salah satunya, penetapan biaya penerbangan yang sangat tergantung dengan kondisi perkembangan harga minyak dunia. ‘’Tapi mengenai detailnya dan yang sangat tahu persis mengenai masalah ini adalah panitia kerja (Panja) BPIH, baik dari Kementerian Agama (Kemenag) maupun anggota DPR itu sendiri. Kalau saya hanya tahu out put-nya,’’ imbuhnya.
Ketua Umum PPP ini menambahkan, mengenai kesiapan maskapai sendiri, pemerintah menegaskan tak menggunakan tender. Tapi, memberi kesempatan pada maskapai nasional lainnya berpartisipasi di dalam kegiatan angkutan proses pemberangkatan para jamaah haji.
‘’Jadi bukan tender. Kalau tender, kita bisa mengundang maskapai luar negeri. Namun untuk besaran biayanya, saya memang sudah menyebutkan bahwa akan ada tanda-tanda kenaikan biaya haji. Tandanya sudah jelas, yakni dari perkembangan harga minya dunia,’’ tuturnya.
Pemerintah dan Komisi VIII DPR sepertinya memang perlu waktu lama untuk mencapai kesepakan soal penetapan BPIH. Kedua pihak masih belum sepakat untuk pos pengeluaran biaya penerbangan dan ongkos sewa pemondokan di Arab Saudi.
Wakil Ketua Komisi VIII Choirun Nisa menuturkan, memang betul sampai kini pembahasan BPIH masih belum tuntas. Namun, dia mengatakan skema pembahasan BPIH tahun ini lebih bagus ketimbang sebelumnya. ‘’Sebelum-sebelumnya dibahas mendekati musim haji. Tapi tahun ini sudah mulai dibahas sejak awal tahun,’’ ujar dia.
Menurutnya, rumitnya pembahasan BPIH dipicu pada dua pos pengeluaran anggaran yang akan ditanggung jamaah. Dua pos itu adalah, pengeluaran ongkos penerbangan dan biaya sewa pemondokan. Sampai saat ini pemerintah tetap pada pendiriannya menetapkan ongkos penerbangan haji sebesar 2.200 dolar AS per jamaah. Sementara pihak DPR minta biaya penerbangan itu dipangkas.
Menurut Nisa, ongkos penerbangan itu bisa ditekan maksimal 2.000 dolar AS per jamaah. ‘’Tugas pemerintah untuk negosiasi harga penerbangan ini,’’ katanya. Tahun lalu ongkos penerbangan berkisar antara 18.500-19.000 dolar AS.
Dia mengatakan, DPR sadar jika harga penerbangan naik karena mengikuti harga avtur. Tapi, naiknya tak terlalu kentara. ‘’Saya rasa masih ada peluang untuk dinego lagi,’’ kata Nisa.
Sementara itu, pos biaya sewa pemondokan yang diajukan pemerintah juga masih bertepuk sebelah tangan. Pihak DPR tak terima jika pemerintah semena-mena menaikkan anggaran pemondokan sebesar SAR (riyal Saudi Arabia) 4.500 per jamaah.
Menurut Nisa, sewa pemondokan tahun ini ditetapkan seperti tahun lalu. Yaitu sebesar SAR 3.850 per jamaah. Setelah disubsidi pemerintah melalui bunga simpanan haji, tahun lalu biaya pemondokan yang ditanggung jamaah sebesar SAR 2.850.
Lilis memperkirakan, jika biaya haji berpatokan pada usulan pemerintah tadi, yaitu penerbangan 2.200 dolar AS dan pemondokan SAR 4.500 per jamaah, maka BPIH tahun ini bisa naik hingga Rp6 juta per jamaah. Seperti diketahui, tahun lalu rata-rata BPIH sebesar Rp31 jutaan per jamaah.(cha/wan/jpnn)
