JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Harap-harap cemas sekitar 600 ribu tenaga honorer Kategori 2 (K2), tampaknya bisa segera terjawab.

Pemerintah akhirnya memberikan kepastian pengumuman kelulusan CPNS K2 tersebut.

Menurut Menpan RB Azwar Abubakar, pengumuman kelulusan tenaga honorer tersebut dipublikasikan hari ini, secara bertahap.

Hal tersebut diputuskan setelah yang bersangkutan memberikan laporan dan menggelar rapat terbatas bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

‘’Sudah disampaikan pada Pak Presiden. Sudah diizinkan, sebagian kami lepaskan (umum, red). Mungkin besok (hari ini, red) kami lepaskan, kami umumkan. Sebagian lagi, kami rapikan. Bertahap saja,’’ kata Azwar dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jumat (7/2).

Politisi PAN itu mengakui, sudah tiga kali terjadi penundaan pengumuman kelulusan tenaga honorer K2.

Awalnya, akan diumumkan 24 Desember namun kemudian mundur pada akhir Januari dan kembali dimundurkan 5 Februari lalu.

Tiga kali penundaan pengumuman tersebut, membuat para tenaga honorer yang telah mengikuti tes cemas.

Azwar menuturkan, penundaan pengumuman honorer K2 terjadi karena adanya kendala teknis. Dia menguraikan, untuk beberapa wilayah perlu ada perundingan khusus pemerintah karena tidak semua honorer memenuhi kriteria komputerisasi seperti yang ditetapkan pemerintah.

Termasuk di antaranya para guru yang berada di wilayah pedalaman.

‘’Kalau kami bicara 30 persen ya 180 ribu selesai. Komputer bilang sekian ya selesai, habis. Tapi ada daerah di kepulauan sana, gurunya yang ada itu saja (kriterianya, red). Kami nggak bisa pakai lagi rumus. Duduk kami bicara, gimana selesaikan ini. Di pedalaman, bahkan ada anak SMP mengajar, anak SMA juga. Jadi kami mesti berunding jugalah. Nggak bisa dengan komputer lalu selesai begitu saja,’’ paparnya.

Untuk itu, lanjut Azwar, pemerintah pun memutuskan mengumumkan honorer K2 secara bertahap.

Sebagian diumumkan hari ini, sementara sebagian wilayah lainnya yang masih dalam pertimbangan pemerintah, karena tidak sesuai kriteria terutama di wilayah pedalaman akan dibahas lagi bersama Presiden SBY.

‘’Kalau umum boleh, dengan komputer. Kalau ini gimana. Masa mau kami tutup mata? Kan nggak bisa. Sebagian kami bicarakan dengan Presiden, bagaimana menanganinya. Presiden (pulang, red) dari Bengkulu kami bicarakan lagi. Pokoknya mereka diangkat dengan anggaran 2013-2014. Nggak hilang itu,’’ tegasnya.

Azwar pun memastikan hasil seluruh kelulusan tes kemampuan dasar (TKD) CPNS dari jalur tenaga honorer K2 akan diumumkan secepatnya.

Dia menjanjikan seluruhnya bisa diumumkan pekan ini.

'’Kalau bisa pekan ini diselesaikan semua. Sebagian kami bicarakan dengan Presiden. Kami rapikan. Sekali kami keluarkan jangan sampai ada masalah,’’ katanya.

Sementara itu, pada 2014 ini, Azwar memaparkan akan dibuka lowongan 100 ribu CPNS. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun lalu yang hanya 65 ribu lowongan CPNS.

‘’Tahun ini insya Allah kami akan buka lagi untuk umum. Sekitar 100 ribu. Insya Allah antara Juni dengan Juli, sebelum atau sesudah pilpres. Kita perlu orang-orang yang baik untuk kita terima,’’ kata Azwar.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengemukakan, pihaknya telah mendapat banyak sekali masukan dari masyarakat luas mengenai penerimaan CPNS.

Masukan-masukan tersebut bervariasi, ada yang bernada positif dan negatif. Karena itu, SBY pun meminta Menpan RB Azwar Abubakar untuk melaporkan perkembangan hal tersebut, sekaligus menggelar rapat terkait.

‘’Saya mendapatkan banyak sekali dari masyarakat luas mengenai penerimaan CPNS ini. Ada yang puas, ada yang tidak puas. Kewajiban pemerintah untuk melakukan seleksi dan pengangkatan PNS baru itu sesuai dengan sistem, aturan dan kebutuhan negara dan pemerintah,’’ kata Presiden SBY pada rapat terbatas di Kantor Presiden, kemarin.

Pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) siap langsung melakukan pemberkasan NIP bagi CPNS dari kelompok tenaga honorer K2 itu.

Kepala BKN Eko Sutrisno mengatakan, setelah nama-nama diumumkan seluruh tenaga honorer K2 itu bisa langsung melakukan pemberkasan untuk permohonan NIP.

Untuk pegawai di instansi daerah, pelayanan pemberkasan bisa dilakukan di BKN kantor regional.(ken/wan/jpnn)